Viral Jual-Beli Kuota Wisman China, Sandiaga: Hentikan! Kepulihan Parekraf RI Fokus ke Kualitas, Bukan Kuantitas

BALI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal ramainya isu jual beli "kepala" wisatawan mancanegara (wisman) asal China di Bali.

Menurut dia, praktek tidak terpuji yang dilakukan oknum agen wisata itu harus dihentikan. Mengingat, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan kini menjadi fokus pemulihan sektor parekraf nasional.

"Ada oknum di mana mereka bisa menepati jumlah wisatawan, misalnya 100, dan itu yang dijanjikan dan diambil dari wisatawan asal China yang datang ke sini (Indonesia), tapi hanya fokus kepada jumlah kuantitasnya," ujarnya usai meluncurkan World Tourism Network Summit di Kuta, Badung, Bali pada Kamis (23/2/2023).

"Tapi kalau per kepala itu ada insentif, nah ini yang kita hindarkan. Kita harus melihat kepulihan ini harus berbasis kualitas, jadi bukan hanya jual beli kepala, tapi mereka datang ke sini untuk menikmati wisata di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dunia," tandas Menparekraf.

Terkait hal tersebut, dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah China serta para pelaku industri pariwisata mengenai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sehingga, lama tinggal dari para wisatawan menjadi lebih panjang, begitu juga dengan peningkatan kualitas belanja para wisatawan mancanegara terhadap produk ekonomi lokal.

"Jadi praktek-praktek yang dihitung jumlah kuantitas sudah kami tinggalkan dan tentunya kami meyakini bahwa kebangkitan kita, Bali ini lebih berkualitas dibandingkan dengan kalau kita hanya fokus kepada jumlah banyak-banyakan wisatawan dari China," jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, isu jual beli kepala pun tengah dalam pengawasan pihak Kemenparekraf bersama Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.



Sebab disinyalir, isu jual beli "kepala" wisatawan asing itu mengarah kepada tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata.

Terkait hal tersebut, pihaknya telah menetapkan layanan pengaduan terpadu atau hotline, sehingga seluruh pihak, termasuk masyarakat dapat melaporkan apabila mengetahui adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan wisatawan mancanegara.

"Saya sudah memiliki Hotline dengan Dirjen Imigrasi, kita tetap memiliki kebijakan itu memudahkan wisatawan untuk masuk ke Indonesia, tapi harus ada pemantauan. Sesampainya di Indonesia apakah mereka berkegiatan wisata atau justru berkegiatan non wisata," jelas Sandiaga Uno.



"Nah, seandainya ada kegiatan yang non wisata tentu akan segera ditindak, dan itu sudah menjadi komitmen, sehingga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali yang bergotong royong untuk melaporkan kalau ada dari wisatawan mancanegara yang menyalahgunakan liburan mereka di sini untuk bekerja, karena kita tidak bisa memberikan keleluasaan bagi wisatawan bekerja, karena itu tidak mengacu kepada izin mereka masuk ke Indonesia," tandas Menparekraf.