Ironis, Naik Kelas tapi Jumlah Penduduk Miskin Makin Banyak

Lalu dalam kondisi seperti apa ekonomi Indonesia bisa minus 2%? Country Director Bank Dunia di Indonesia Satu Kahkonen mengatakan,kondisi itu terjadi jika gelombang kedua pandemic datang dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali digalakkan. Sementara untuk pertumbuhan 0% tercapai bila ada tiga syarat yang menyertainya.

Pertama pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 5,2% tahun ini. Lalu perekonomian Indonesia kembali menggeliat pada Bulan Agustus, dan terakhir tidak ada gelombang kedua virus corona.

Bansos dan Regulasi
Apa yang disampaikan oleh bank Dunia itu hampir mirip dengan penjelasan dari BPS. Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 disebabkan karena adanya pagebluk virus Corona. Terpuruknya sektor pariwisata, kunjungan Wisman terpuruk 64,11%. Serta naiknya beberapa komoditas bahan makanan pokok dalam periode September 2019-Maret 2020. Seperti beras naik 1.78%, daging ayam ras 5,53%, minyak goreng 7,06%, gula pasir 13,35% dan telur ayam ras 11,1%.

Akibatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2020 cuman bisa tumbuh 2,84%, dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. BPS juga mengungkapkan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2020, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,86% pada Garis Kemiskinan.

Catatan BPS juga menjelaskan di periode September 2019-Maret 2020,Garis Kemiskinan naik 3,20%. Dari Rp440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp454.652 perkapita per bulan pada Maret 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengakui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial agar masyarakat memiliki daya tahan untuk tidak kembali miskin.

Namun, Ace menekankan, kebijakan ini juga harus disertai kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang memang menjadi penggerak ekonomi pada lapisan menengah ke bawah. Selain itu, berbagai program bantuan perlindungan sosial ini harus disertai dengan akurasi bagi penerima bantuan tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Frederico Gil Sander, pemerintah harus bisa memastikan Bansos diterima oleh orang yang tepat. Selain itu regulasi juga bisa jadi senjata pemerintah Indononesia untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Menurut Sander upaya-upaya ini perlu dilakukan agar ledakan kemiskinan tidak terjadi di Indonesia.