Upaya Menjawab Persoalan Regenerasi Petani Sawit di Kalsel

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) merupakan salah satu badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. BPDPKS mempunyai tugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan.



BPDPKS menyatakan bahwa industri sawit punya peran penting terhadap perekonomian nasional. Selain menyumbang devisa besar, industri sawit juga membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Sawit merupakan anugerah terindah untuk bumi Indonesia yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak bisa lepas dari sawit sehingga 24 jam bersama sawit," kata Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah Koperasi BPDPKS saat Workshop Petani Sawit Milenial di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 16-18 Maret 2023.

Tugas BPDPKS dalam menjalankan program pemerintah, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya
menggelar workshop di Kalimantan Selatan untuk memberikan persepsi positif terhadap kelapa sawit dalam rangka menghadapi kampanye negatif. Workshop itu juga merupakan salah satu cara menjawab persoalan regenerasi petani sawit plasma di Kalimantan Selatan.

Program ini dilaksanakan oleh BPDPKS bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).



Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Kalsel, Husnul Khotimah, menambahkan, sektor kelapa sawit memainkan peran strategis di Kalimantan Selatan dan menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah sektor tambang. Selain itu, kelapa sawit juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani pekebun di Kalimantan Selatan.

"Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan," kata Husnul.

Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel menyebutkan luas lahan perkebunan di Kalsel mencapai 427.616 hektare, sedangkan perkebunan rakyat mecapai 107.582 hektare. Di Kalsel, terdapat 46 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1,1 juta ton per tahun.