Ini Hasil Pertemuan Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN di Bali
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Antara Photo
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (AFMGM) 2023 yang diselenggarakan Selasa (28/3/2023) telah resmi selesai pada Jumat (31/3/2023). Rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang dapat mendukung perekonomian negara kawasan.
"Otoritas terkait diharapkan membentuk dana darurat yang bisa digunakan negara kawasan untuk menangani kasus-kasus seperti pandemi Covid-19. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat untuk menahan risiko berkepanjangan yang dapat mengancam perekonomian," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Salah satu poin penting yang disepakati bersama, yaitu adanya sinergi antara otoritas keuangan dengan otoritas kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan regional. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor UMKM dengan keuangan digital.
Hal ini menjadi salah satu prioritas untuk bisa mendukung inklusi keuangan sehingga UMKM mudah mengakses pembiayaan. Itu menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan.
Pertemuan tersebut juga fokus meningkatkan kerja sama keuangan di sektor perdagangan dan investasi. Kerja sama tersebut meliputi perjanjian pajak bilateral serta penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak.
Untuk mendorong pembiayaan hijau, pertemuan para Menteri Keuangan dan Bank Sentral juga menyepakati pemebentukan Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF) untuk kawasan. Ini sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung pendanaan iklim.
"Kami percaya bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk mewujudkan hal itu harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif. "Sebagai gubernur bank sentral dan menteri keuangan harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi," kata dia.
"Otoritas terkait diharapkan membentuk dana darurat yang bisa digunakan negara kawasan untuk menangani kasus-kasus seperti pandemi Covid-19. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat untuk menahan risiko berkepanjangan yang dapat mengancam perekonomian," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Salah satu poin penting yang disepakati bersama, yaitu adanya sinergi antara otoritas keuangan dengan otoritas kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan regional. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor UMKM dengan keuangan digital.
Hal ini menjadi salah satu prioritas untuk bisa mendukung inklusi keuangan sehingga UMKM mudah mengakses pembiayaan. Itu menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan.
Pertemuan tersebut juga fokus meningkatkan kerja sama keuangan di sektor perdagangan dan investasi. Kerja sama tersebut meliputi perjanjian pajak bilateral serta penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak.
Untuk mendorong pembiayaan hijau, pertemuan para Menteri Keuangan dan Bank Sentral juga menyepakati pemebentukan Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF) untuk kawasan. Ini sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung pendanaan iklim.
"Kami percaya bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk mewujudkan hal itu harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif. "Sebagai gubernur bank sentral dan menteri keuangan harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi," kata dia.
(nng)
Explore More