Utang China di Afrika demi Kuasai Harta Karun Bikin Bank Dunia Ketakutan

JAKARTA - Presiden Bank Dunia David Malpass mengungkapkan kecemasannya atas utang yang diberikan China kepada negara-negara berkembang di Afrika. Malpas menegaskan bahwa syarat dan kententuan pemberian utang itu haru lebih transparan.



Melansir BBC, Senin (4/3/2023), kecemasan Malpass itu diungkapkan saat negara-negara Afrika, termasuk Ghana dan Zambia sedang berjuang untuk membayar utang mereka ke Beijing. China sendiri mengatakan bahwa pinjaman semacam itu dilakukan dalam aturan internasional.

Menurut Beijing, negara berkembang sering meminjam uang dari negara lain atau badan multilateral untuk membiayai sektor yang akan menumbuhkan ekonomi mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.

Namun kenaikan suku bunga yang tajam di AS dan ekonomi negara utama lainnya selama setahun terakhir membuat pembayaran lebih mahal karena banyak pinjaman dilakukan dalam mata uang asing seperti dolar atau euro.

Situasi itu adalah masalah yang sangat akut bagi ekonomi berkembang yang berjuang untuk menemukan uang ekstra yang diperlukan karena nilai mata uang mereka sendiri jatuh.

"Ini adalah pukulan ganda dan itu berarti pertumbuhan [ekonomi] akan lebih lambat," kata Mr Malpass.

Perkara itulah yang menjadi motif utama kunjungan Wakil Presiden AS Kamala Harris minggu ini ke tiga negara Afrika. Kunjungan ini diklaim datang dengan komitmen besar berupa dukungan keuangan Amerika ke Tanzania dan Ghana.

Ada persaingan yang berkembang antara Amerika dengan China untuk mendapatkan pengaruh di benua itu. Pasalnya, Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk logam, seperti nikel, meterial penting yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik.

Berbicara di ibu kota Ghana, Accra, Kemala Harris mengatakan "Amerika tidak akan dipandu oleh apa yang dapat kami lakukan terhadap mitra Afrika kami, tetapi dipandu oleh apa yang dapat kami lakukan bersama mitra Afrika kami".

Saat menyoroti fasilitas pemrosesan nikel baru di Tanzania, Harris mengatakan proyek tersebut akan memasok AS dan pasar lain pada tahun 2026 dan akan "membantu mengatasi krisis iklim, membangun rantai pasokan global yang tangguh, dan menciptakan industri dan lapangan kerja baru".

Pendekatan kolaboratif ala Amerika itu dipuji oleh Malpass yang mengatakan persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia itu dianggap pertempuran yang sehat untuk negara berkembang karena memberikan pilihan yang berbeda.

"Yang sangat saya dorong adalah mereka transparan dalam kontrak mereka. Itu salah satu masalah; jika Anda menulis kontrak dan mengatakan 'tetapi jangan tunjukkan kepada orang lain', itu minus. Jadi menjauhlah dari itu, " tegas Malpass.

Ada juga peringatan bahwa "untuk pemerintah di Afrika, negara pemberi utang seharusnya tidak menawarkan agunan sebagai bujukan untuk memberikan pinjaman, karena menguncinya dari generasi ke generasi. Itu sudah terjadi dengan China."

Beijing memang telah menjadi salah satu sumber pinjaman terbesar untuk ekonomi berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah studi baru yang dipimpin oleh Kiel Institute for the World Economy menunjukkan bahwa secara global China meminjamkan USD185 miliar dana talangan ke 22 negara antara tahun 2016 dan 2021.

China dengan tegas membantah anggapan bahwa mereka mengeksploitasi negara lain dengan dukungan keuangannya. Pada sebuah konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China menghormati keinginan negara-negara tersebut.



"Kami tidak pernah memaksa pihak mana pun untuk meminjam uang, tidak pernah memaksa negara mana pun untuk membayar, tidak akan melampirkan persyaratan politik apa pun pada perjanjian pinjaman, dan tidak tidak mencari kepentingan pribadi politik," jelas Mao Ning.