Bahlil: RI Produksi Mobil Listrik dan Baterai di 2024, Jadi Negara Asia Tenggara Pertama
loading...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia pada 2024 akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bisa memproduksi mobil baterai sekaligus dengan baterai-nya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bisa menjalankan ekosistem kendaraan listrik . Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui 16 orang delegasi dari pemerintah Korea Selatan (Korsel) di Istana.
"Jadi tahun 2024, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memproduksi mobil baterai dengan baterai sekaligus," ungkap Bahlil di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Bahlil juga menjelaskan, kapasitas produksi baterai kendaraan listrik di Tanah Air bisa mencapai 10 gigawatt. "Jadi kita tahun depan itu 10 gigawatt. Tahap pertama dari LG sama Hyundai itu sudah produksi tahun depan," paparnya.
Seperti diketahui, LG Energy Solution Ltd dan Hyundai Motor Group memang tengah membangun pabrik baterai listrik di Karawang, Jawa Barat. Direncanakan pada pembangunan tahap pertama pabrik tersebut akan menghasilkan total 10 GWh sel baterai lithium-ion NCMA per tahun saat beroperasi penuh.
Sebelumnya kebijakan mobil listrik pemerintah mendapatkan kritikan, saat Anies Baswedan menyatakan, bahwa ada solusi yang lebih baik jika dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk mobil listrik. Di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah angkutan umum yang menggunakan energi listrik. Hal ini, dinilainya dapat menjadi solusi untuk dua permasalahan utama di Indonesia, yaitu polusi dan kemacetan di jalan raya.
"Ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu, memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan kendaraan umumnya bebas emisi, itu sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik," terang Anies Baswedan.
Anies berpendapat, bahwa kebijakan pemberian subsidi untuk mobil listrik tidak akan menyelesaikan masalah polusi udara dan justru hanya akan memperburuk kemacetan di jalan raya. Subsidi mobil listrik juga dinilai hanya akan menguntungkan kalangan berduit saja, sehingga kebijakan itu tidak sesuai dengan sasarannya.
"Jadi tahun 2024, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memproduksi mobil baterai dengan baterai sekaligus," ungkap Bahlil di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Bahlil juga menjelaskan, kapasitas produksi baterai kendaraan listrik di Tanah Air bisa mencapai 10 gigawatt. "Jadi kita tahun depan itu 10 gigawatt. Tahap pertama dari LG sama Hyundai itu sudah produksi tahun depan," paparnya.
Seperti diketahui, LG Energy Solution Ltd dan Hyundai Motor Group memang tengah membangun pabrik baterai listrik di Karawang, Jawa Barat. Direncanakan pada pembangunan tahap pertama pabrik tersebut akan menghasilkan total 10 GWh sel baterai lithium-ion NCMA per tahun saat beroperasi penuh.
Sebelumnya kebijakan mobil listrik pemerintah mendapatkan kritikan, saat Anies Baswedan menyatakan, bahwa ada solusi yang lebih baik jika dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk mobil listrik. Di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah angkutan umum yang menggunakan energi listrik. Hal ini, dinilainya dapat menjadi solusi untuk dua permasalahan utama di Indonesia, yaitu polusi dan kemacetan di jalan raya.
"Ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu, memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan kendaraan umumnya bebas emisi, itu sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik," terang Anies Baswedan.
Anies berpendapat, bahwa kebijakan pemberian subsidi untuk mobil listrik tidak akan menyelesaikan masalah polusi udara dan justru hanya akan memperburuk kemacetan di jalan raya. Subsidi mobil listrik juga dinilai hanya akan menguntungkan kalangan berduit saja, sehingga kebijakan itu tidak sesuai dengan sasarannya.
(akr)
Lihat Juga :
