Dapat Jabatan Baru Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara, Luhut Langsung Sidak Lapangan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan langsung melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Mei 2023 setelah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara . Dalam kunjungannya, Luhut ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas sudah berjalan sesuai targetnya.
Di mana Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas Kementerian/Lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi."Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala," kata Luhut dalam siaran pers Otorita IKN dikutip, Jumat (19/5/2023).
Luhut menjelaskan, bahwa bagian paling penting yang perlu segera diselesaikan di IKN adalah masalah pertanahan . Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap investor yang akan masuk ke IKN.
"Hal itu agar semua bisa memberi kepastian untuk investor berinvestasi termasuk di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal," kata Luhut.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, kunjungan Luhut tersebut ingin melihat kemajuan pembangunan Nusantara. "Serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN,” ujar Kepala OIKN.
Sebelumnya, Kepala OIKN telah menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan pertanahan.
“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung,” ungkap Kepala OIKN dalam keterangan persnya seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/5/2023).
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang diketuai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Nantinya, tugas utamanya adalah untuk mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.
Di mana Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas Kementerian/Lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi."Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala," kata Luhut dalam siaran pers Otorita IKN dikutip, Jumat (19/5/2023).
Luhut menjelaskan, bahwa bagian paling penting yang perlu segera diselesaikan di IKN adalah masalah pertanahan . Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap investor yang akan masuk ke IKN.
"Hal itu agar semua bisa memberi kepastian untuk investor berinvestasi termasuk di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal," kata Luhut.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, kunjungan Luhut tersebut ingin melihat kemajuan pembangunan Nusantara. "Serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN,” ujar Kepala OIKN.
Sebelumnya, Kepala OIKN telah menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan pertanahan.
“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung,” ungkap Kepala OIKN dalam keterangan persnya seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/5/2023).
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang diketuai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Nantinya, tugas utamanya adalah untuk mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.
(akr)