Terlilit Utang China, Negara Kaya Tembaga di Afrika Ini Bisa Sedikit Bernapas

LUSAKA - Presiden Zambia , Hakainde Hichilema akhirnya bisa bernapas lega karena secara garis besar telah mencapai kesepakatan soal utang , yang bertujuan mengangkat negaranya keluar dari krisis utang. Pada tahun 2020, negara kaya tembaga itu menjadi negara Afrika pertama yang gagal membayar utangnya selama pandemi Covid.



Zambia telah terbebani oleh pinjaman dan suku bunga tinggi hingga membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam program sosial yang penting dan pembangunan infrastruktur, dimana keduanya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan, Zambia kini berhasil mencapai kesepakatan pembayaran baru dengan beberapa kreditor negaranya yang nilai utangnya mencapai USD6,3 miliar atau setara Rp92,8 triliun (Kurs Rp14.736 per USD). Termasuk di dalamnya ada utang ke China sebesar USD4 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp58,9 triliun.

Frustasi sempat mendera Zambia menyusul negosiasi yang lambat, dimana beberapa menyalahkan China atas penundaan itu namun dibantah Beijing.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron diketahui memainkan peran penting dalam membujuk China untuk mencapai kata sepakat. Bahkan persetujuan pembayaran utang ini dipuji sebagai momen bersejarah di Zambia. Diperkirakan hal itu bisa membuka jalan bagi negara-negara lain yang terlilit utang untuk mengikutinya.

"Tapi kerja keras belum berakhir," kata Hichilema di Twitter. Ia mengakui bahwa utang lebih dari USD6 miliar, harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang masih perlu ditangani.

Upaya ini sebagian didasarkan oleh janjinya saat pemilihan di tahun 2021 lalu, dimana Ia mengutarakan, bakal mengatasi krisis keuangan negara Zambia yang diwarisakan dua pendahulunya Michael Sata dan Edgar Lungu. Dimana keduanya telah mengizinkan Zambia mengambil pinjaman signifikan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Meskipun sebagian dari uang itu diinvestasikan, namun diperkirakan banyak yang hilang karena praktik korupsi.

Ruang Bernapas

Sementara kesepakatan bailout telah dicapai dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Zambia perlu merestrukturisasi utangnya untuk mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan. Proses restrukturisasi utang ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan kembali stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menjaga kesejahteraan warganya.

Meskipun rincian kesepakatan belum dirilis, tampaknya Zambia akan diberikan waktu pembayaran yang diperpanjang lebih dari 20 tahun, termasuk masa tenggang tiga tahun dengan pembayaran hanya bunga.

Para ahli memuji langkah pemerintah karena berhasil mengamankan perjanjian dan berharap ini akan memperbaiki situasi ekonomi Zambia.

Ekonom Isaac Mwaipopo, dari think-tank Pusat Kebijakan dan Pengembangan Perdagangan, menyakini hal itu akan membantu memulihkan kepercayaan investor. Tetapi Ia juga, mendesak pemerintah untuk mengikuti rencana pemulihan ekonomi.

"Ada kebutuhan untuk membuat rencana yang jelas dalam hal merekonstruksi ekonomi, terutama bahwa kita masih akan berada dalam program IMF selama tiga tahun ke depan. Akan sangat penting bahwa sektor-sektor diidentifikasi yang dapat menjadi strategis untuk pertumbuhan, meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan membantu pengentasan kemiskinan," bebernya.

Dengan menegosiasikan kembali persyaratan utang, Zambia memperoleh ruang bernapas yang berharga untuk menstabilkan ekonominya, menerapkan reformasi yang diperlukan dan mengejar pertumbuhan jangka panjang. Fleksibilitas yang baru ini dapat diarahkan ke investasi dalam perawatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Persyaratan yang direvisi membuat beban pembayaran utang lebih mudah dikelola, mengurangi risiko gagal bayar dan menjaga kelayakan kredit pemerintah. Selain itu, dengan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah utangnya, Zambia menjadi tujuan yang semakin menarik bagi investasi asing langsung.

Proses ini dilihat sebagai peluang penting bagi Zambia untuk mengatasi tantangan utangnya dan meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, restrukturisasi utang dapat mengakibatkan penurunan peringkat kredit Zambia, dan berpotensi membuatnya negara harus membayar lebih mahal saat meminjam uang di masa depan.