Utang Indonesia ke IMF Lunas di Era SBY, Ini Faktanya!
loading...
Pemerintah telah melunasi utang kepada IMF sejak 2006 silam. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sudah lunas. Hal itu disampaikan di tengah keinginan IMF yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka ekspor nikel dan mineral lain.
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, dikutip, Kamis (6/7/2023).
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program pinjaman IMF pada saat krisis periode 1997-1998. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data mengenai pelunasan utang IMF pa Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
Berdasarkan catatan, utang Indonesia terhadap IMF adalah USD9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp117 triliun. Pelunasan utang IMF tahap ke-2 dilakukan setelah pemerintah bersama BI menilai keseimbangan eksternal yang tercermin dari surplus neraca pembayaran dan cadangan devisa mengalami peningkatan signifikan pada 2006.
Pelunasan pinjaman tersebut telah mempertimbangkan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir 2006 diperkirakan di atas USD39 miliar atau masih berada di level aman. Di mana cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran impor lebih dari 4 bulan dan cicilan pinjaman luar negeri Pemerintah.
Pembayaran utang Indonesia empat tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah lunas pada Kamis 12 Oktober 2006. Sejak 2006, yakni di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia sudah lunas tidak lagi memiliki utang IMF.
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, dikutip, Kamis (6/7/2023).
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program pinjaman IMF pada saat krisis periode 1997-1998. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data mengenai pelunasan utang IMF pa Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
Berdasarkan catatan, utang Indonesia terhadap IMF adalah USD9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp117 triliun. Pelunasan utang IMF tahap ke-2 dilakukan setelah pemerintah bersama BI menilai keseimbangan eksternal yang tercermin dari surplus neraca pembayaran dan cadangan devisa mengalami peningkatan signifikan pada 2006.
Pelunasan pinjaman tersebut telah mempertimbangkan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir 2006 diperkirakan di atas USD39 miliar atau masih berada di level aman. Di mana cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran impor lebih dari 4 bulan dan cicilan pinjaman luar negeri Pemerintah.
Pembayaran utang Indonesia empat tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah lunas pada Kamis 12 Oktober 2006. Sejak 2006, yakni di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia sudah lunas tidak lagi memiliki utang IMF.
(nng)
Lihat Juga :
