Utang Indonesia ke IMF Lunas di Era SBY, Ini Faktanya!
Kamis, 06 Juli 2023 - 08:05 WIB
loading...
Pemerintah telah melunasi utang kepada IMF sejak 2006 silam. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sudah lunas. Hal itu disampaikan di tengah keinginan IMF yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka ekspor nikel dan mineral lain.
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, dikutip, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga: Heboh Soal Utang Indonesia ke IMF, Sri Mulyani: Sudah Lunas Semua!
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program pinjaman IMF pada saat krisis periode 1997-1998. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data mengenai pelunasan utang IMF pa Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
"Saya heran soal utang Indonesia ke IMF muncul kembali. Itu program IMF tahun 1997-1998 atau 2000 awal. Itu sudah dilunasi semua," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, dikutip, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga: Heboh Soal Utang Indonesia ke IMF, Sri Mulyani: Sudah Lunas Semua!
Dia mengungkapkan IMF tidak berhak mengintervensi kebijakan pelarangan ekspor Indonesia. "Mereka boleh punya pandangan, tapi Indonesia, pemerintah punya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur industri dan juga mendorong nilai tambah," kata dia.
Dia menambahkan kebijakan hilirisasi tambang ini akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, bahkan program ini dinilainya bagus dan sebenarnya juga tidak bermasalah. IMF sebelumnya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Terkait dengan hal tersebut, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program pinjaman IMF pada saat krisis periode 1997-1998. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data mengenai pelunasan utang IMF pa Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
Lihat Juga :
