Soal PMN BUMN Karya, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi, Kita Penjarakan!

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, bakal penjarakan pihak yang melakukan korupsi dana penyertaan modal negara (PMN) di BUMN Karya . Apalagi PMN terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya PT Hutama Karya (Persero), yang tahun ini mendapat PMN Rp30 triliun untuk menggarap Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2.

Erick Thohir mengajukan PMN untuk tambahan investasi dan operasional 10 BUMN pada tahun depan. Total PMN yang diajukan sebesar Rp57,9 triliun.

"Dari Rp57 triliun yang terbesar pembangunan infrastruktur terutama Hutama Karya sebagian mulai cair jadi karena itu mulai kita kerjakan lagi tol Sumatera," kata Erick Thohir usai menjadi pembicara pada acara YOTNC2023 di Kota Kasablanka Jakarta, Sabtu (15/7/2023).



Namun selain dari itu, Kementerian BUMN berharap BUMN Karya tidak terlalu bergantung pada PMN. Erick mengatakan ada banyak aksi korporasi yang bisa diambil, mulai dari IPO, mengundang strategic partner dan penambahan modal lainnya.

"Namanya BUMN, aksi korporasi banyak macam-macam, ada yang go public, ada yang undang strategic partner, ada juga penambahan modal dari PMN ataupun pasar itu terbuka," ujar Erick.

Namun dalam konteksnya selalu ditekankan, kata Erick, dari aksi korporasi ini tentu kita bisa lihat hasilnya dan harus dipertanggungjawabkan. "Tentu kalau ada yang korup kita penjarakan, karena tidak mungkin pengelolaan BUMN ini tidak transparan karena tentu ini barang milik negara," tegas Erick.

Sementara terkait dengan pembangunan tol Sumatera, bakal jadi prioritas karena akan berdampak positif bagi pemerataan ekonomi. Adapun Sumatera sebagai salah satu penghasil sumber daya alam terbesar masih seakan di nomor duakan.

"Semua pembangunan hanya di Jawa, tidak salah, tapi Indonesia harus dibangun semuanya. Termasuk bagaimana bapak Presiden membangun ibukota juga di Kalimantan, supaya apa? yang namanya pemerataan ekonomi terjadi," pungkas Erick