Backlog Masih 12,7 Juta, Kementerian PUPR Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini jumlah backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka 12,7 juta. Backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat.



Iwan mengatakan angka tersebut bisa naik dikarenakan pertumbuhan keluarga baru tembus 700-800 ribu per tahun. Menurutnya salah satu upaya untuk menekan angka backlog adalah dengan memberikan inovasi pembiayaan yang seusai dengan portofolio pendapatan anak muda atau generasi milenial.

"Karena terus terang mayoritas generasi milenial ini banyak bekerja di sektoral informal, ada konten YouTuber dan sebagainya, yang bekerja secafa kreatif dan sebetulnya pendapatannya juga luar biasa," ujar Iwan dalam acara Akad Masal Bank BTN di Tangerang, Selasa (8/8/2023).

Di samping itu, Iwan menjelaskan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni menjadi kurang lebih 70% untuk tahun 2024. Target itu dapat dicapai dengan cara menyediakan kemudahan akses pembiayaan.

"Saya mendorong pembiayaan alternatif yang kreatif dan inovatif khususnya untuk generasi milenial," sambungnya.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR sendiri terus berupaya untuk memberikan akses masyarakat ke hunian layak huni dan terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya lewat pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta mendukung penyediaan hunian bagi ASN/TNI/Polri.

Kemudian dari sisi keterjangkauan harga rumah untuk masyarakat Indonesia, saat ini Kementerian PUPR memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka, dan program lain.



"Bung Hatta dalam kongres perumahan sehat pernah berkata, bahwa cita-cita perumahan rakyat tercapai apabila kita berusaha dengan penuh kepercayaan, semua pasti bisa," pungkasnya.