Fakta-fakta Soal KTT BRICS 2023, Benarkah Buat Melawan AS?

JOHANNESBURG - BRICS yang merupakan akronim dari para anggotanya -Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan-, bakal menggelar pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan ke-15 di Johannesburg bulan ini. Belakangan blok ekonomi para negara- negara berkembang utama ini menjadi perhatian, mengingat perannya dalam ekonomi sangat besar.

Baca Juga: Rusia Terus Dihantam Sanksi Barat, Bank BRICS Masuki Masa Sulit

Bahkan kontribusi BRICS disebut sudah melewati Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.

Baca Juga: Melawan BRICS, AS Dapat Dukungan dari Negara Tetangga

Data IMF menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai USD22,5 triliun (sekitar Rp335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka USD21,4 triliun pada tahun yang sama. Kini BRICS sudah menjadi pemain penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menjelang pertemuan puncak BRICS yang diagendakan pada akhir Agustus 2023, mendatang, ada beberapa hal yang bakal menjadi pembahasan. Berikut adalah beberapa fakta kunci tentang KTT BRICS 2023:

Di Mana dan Kapan KTT BRICS?

Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT BRICS dari tanggal 22-24 Agustus di Sandton Convention Centre di kota itu. Pertemuan ini digelar setelah Afrika Selatan mengambil kepemimpinan bergilir satu tahun dari kelompok BRICS pada Januari.

Ini akan menjadi KTT BRICS tatap muka pertama sejak pandemi Covid-19 melanda dunia.

Siapa yang Akan Hadir?

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, Presiden Xi Jinping dari China, Presiden Brasil Luiz Lula da Silva dan Perdana Menteri India Narendra Modi diperkirakan akan menghadiri KTT tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan hadir secara langsung karena surat perintah penangkapannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, sesuatu yang dibantah Moskow. Putin, yang akan menjadi peserta virtual, akan diwakili di Johannesburg oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Undangan untuk menghadiri KTT juga diperluas ke 67 pemimpin di seluruh Afrika, Amerika Latin, Asia dan Karibia," kata Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor.

Dua puluh pejabat termasuk sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PNN), ketua Komisi Uni Afrika dan presiden Bank Pembangunan Baru (New Development Bank) juga telah diundang. Para pemimpin bisnis juga diharapkan hadir.

Apa Masalah Utama yang Akan Dibahas?

Masalah paling penting dan kontroversial yang diharapkan akan dibahas oleh para pemimpin adalah perluasan BRICS dengan menambahkan anggota baru, termasuk kriteria penerimaan dan prinsip-prinsip panduan.

Tetapi perpecahan di antara anggota BRICS mengenai kriteria untuk menerima anggota baru dapat menghalangi adanya pengumuman besar di KTT, karena blok tersebut beroperasi dengan konsensus.

China, yang berusaha meningkatkan kekuatan geopolitiknya pada saat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) memanas, adalah pendorong utama ekspansi. Rusia juga merangkulnya sebagai cara untuk mengatasi isolasi atas perang Ukraina, dan India juga menyetujui gagasan itu. Brasil adalah yang paling skeptis terhadap upaya pembesaran BRICS.

Afrika Selatan, yang terkecil di blok dalam hal pengaruh ekonomi dan populasi, adalah negara pertama yang mendapat manfaat dari ambisi ekspansinya ketika secara resmi menghadiri KTT anggota BRIC asli tahun 2011.

Para anggota BRICS menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 26% dari ekonomi global dan menawarkan forum alternatif bagi negara-negara di luar saluran diplomatik yang dipandang didominasi oleh kekuatan Barat. Pengaruh dan bobot ekonominya membuat lebih banyak negara ingin bergabung.

Dua puluh tiga negara telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota BRICS baru, termasuk Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Argentina, Indonesia, Mesir dan Ethiopia.

Isu-isu lain dalam agenda termasuk di antaranya diskusi tentang geopolitik global, perdagangan dan pembangunan infrastruktur.