5 Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia yang Bikin Marah Uni Eropa
Minggu, 20 Agustus 2023 - 14:23 WIB
loading...
5 kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang membuat marah Uni Eropa. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan hilirisasi nikel yang membuat marah Uni Eropa. Setidaknya terdapat 5 kebijakan, yang digugat oleh Uni Eropa ke WTO seperti larangan ekspor nikel, karena pemerintah telah resmi melarang penjualan bijih nikel mentah keluar negeri.
"Ekspor nikel kita pada 2018 hanya USD3,3 miliar, begitu kita menyetop bahan baku mentah nilai ekspor di 2020 mencapai USD33 miliar. Naiknya 10 kali lipat bahkan 11 kali lipat," ujar Bahlil dalam acara Diskusi Bersama di Universitas Diponegoro (Undip) melalui Kanal Youtube BKPM, Minggu (20/8/2023).
Baca Juga: 10 Tahun Lagi, Jokowi Pede Pendapatan Per Kapita RI Sentuh Rp153 Juta
Kedua, pemerintah mewajibkan negara-negara yang membutuhkan nikel Indonesia untuk mengolah di dalam negeri. Harapannya, lewat kewajiban tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan di daerah-daerah penghasil nikel.
Ketiga, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sehingga ketika perushaan penambang nikel ini telah berhasil menciptakan industri hilir nikel, maka wajib untuk memenuhi kebutuhan Indonesia terlebih dahulu sebelum diekspor.
Keempat, izin ekspor bahan baku, Uni Eropa menilai bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.
Terakhir, skema subsidi, Uni Eropa mengklaim bahwa pembebasan bea masuk merupakan subsidi yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas impor yang dilarang berdasarkan Pasal 3.1 b Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang/Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM).
"Ekspor nikel kita pada 2018 hanya USD3,3 miliar, begitu kita menyetop bahan baku mentah nilai ekspor di 2020 mencapai USD33 miliar. Naiknya 10 kali lipat bahkan 11 kali lipat," ujar Bahlil dalam acara Diskusi Bersama di Universitas Diponegoro (Undip) melalui Kanal Youtube BKPM, Minggu (20/8/2023).
Baca Juga: 10 Tahun Lagi, Jokowi Pede Pendapatan Per Kapita RI Sentuh Rp153 Juta
Kedua, pemerintah mewajibkan negara-negara yang membutuhkan nikel Indonesia untuk mengolah di dalam negeri. Harapannya, lewat kewajiban tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan di daerah-daerah penghasil nikel.
Ketiga, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sehingga ketika perushaan penambang nikel ini telah berhasil menciptakan industri hilir nikel, maka wajib untuk memenuhi kebutuhan Indonesia terlebih dahulu sebelum diekspor.
Keempat, izin ekspor bahan baku, Uni Eropa menilai bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.
Terakhir, skema subsidi, Uni Eropa mengklaim bahwa pembebasan bea masuk merupakan subsidi yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas impor yang dilarang berdasarkan Pasal 3.1 b Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang/Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM).
Lihat Juga :
