Menkeu Akui Bansos dan BLT Bukan Solusi Utama, Partai Perindo: Lapangan Kerja Berantas Kemiskinan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengakui bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan solusi utama berantas kemiskinan .
Menurut Yerry, sekalipun bansos dan BLT itu diperlukan rakyat kecil, tetapi untuk jangka panjang hanya akan memanjakan dan tidak mendidik, kecuali jika disertai pelatihan dan penyediaan lapangan kerja.
"Pemerintah sudah bagus 'memberikan ikan', tetapi itu untuk jangka pendek. Seharusnya dilengkapi dengan ajarkan bagaimana cara menangkap ikan. Itu solusi jangka panjang. Kasih ikan itu bansos dan BLT. Ajarkan cara menangkap ikan itu lewat pelatihan kerja dan penyediaan lapangan kerja," jelas Yerry kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Yerry -yang juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini- mengusulkan agar pemerintah secara bertahap mengurangi porsi Bansos dan BLT, lalu menambah alokasi dana untuk pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil dan penyediaan lapangan kerja.
"Kami usulkan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM yang sudah dijalankan pemerintah, itu ditingkatkan alokasi dananya dan jangkauannya diperluas. Lalu pelaku usaha mikro itu jangan dilepaskan sendiri karena mereka butuh pendampingan usaha," jelas dia.
Hal lain yang perlu diatur, lanjut Yerry, adalah keberadaan toko retail modern yang semakin menjamur sampai ke desa dan daerah pelosok.
"Toko-toko retail modern sudah sangat banyak tersebar sampai ke desa-desa. Banyak warung-warung dagang kecil milik rakyat setempat yang akhirnya tutup karena kalah bersaing. Ini melemahkan UMKM dan ekonomi rakyat kecil," papar Yerry.
Yerry meminta pemerintah untuk lebih mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat lewat UMKM. Selain dengan cara peningkatan alokasi anggaran kredit lunak, pelatihan dan pendampingan, juga dengan proteksi usaha.
"Kami mendorong pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui program bantuan dan kredit lunak UMKM, sekaligus memberi perlindungan usaha bagi rakyat kecil," pungkas Yerry.
Menurut Yerry, sekalipun bansos dan BLT itu diperlukan rakyat kecil, tetapi untuk jangka panjang hanya akan memanjakan dan tidak mendidik, kecuali jika disertai pelatihan dan penyediaan lapangan kerja.
"Pemerintah sudah bagus 'memberikan ikan', tetapi itu untuk jangka pendek. Seharusnya dilengkapi dengan ajarkan bagaimana cara menangkap ikan. Itu solusi jangka panjang. Kasih ikan itu bansos dan BLT. Ajarkan cara menangkap ikan itu lewat pelatihan kerja dan penyediaan lapangan kerja," jelas Yerry kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Yerry -yang juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini- mengusulkan agar pemerintah secara bertahap mengurangi porsi Bansos dan BLT, lalu menambah alokasi dana untuk pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil dan penyediaan lapangan kerja.
"Kami usulkan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM yang sudah dijalankan pemerintah, itu ditingkatkan alokasi dananya dan jangkauannya diperluas. Lalu pelaku usaha mikro itu jangan dilepaskan sendiri karena mereka butuh pendampingan usaha," jelas dia.
Hal lain yang perlu diatur, lanjut Yerry, adalah keberadaan toko retail modern yang semakin menjamur sampai ke desa dan daerah pelosok.
"Toko-toko retail modern sudah sangat banyak tersebar sampai ke desa-desa. Banyak warung-warung dagang kecil milik rakyat setempat yang akhirnya tutup karena kalah bersaing. Ini melemahkan UMKM dan ekonomi rakyat kecil," papar Yerry.
Yerry meminta pemerintah untuk lebih mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat lewat UMKM. Selain dengan cara peningkatan alokasi anggaran kredit lunak, pelatihan dan pendampingan, juga dengan proteksi usaha.
"Kami mendorong pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui program bantuan dan kredit lunak UMKM, sekaligus memberi perlindungan usaha bagi rakyat kecil," pungkas Yerry.
(akr)