Ekonom Senior Ini Kritik Pemerintah Bertubi-tubi Soal Pertumbuhan Ekonomi
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Didik J. Rachbini, ekonom senior Indef , mengatakan salah satu penyebab minusnya pertumbuhan ekonomi di kuartal II adalah buruknya kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Coid -19. Ia menilai, fungsi pemerintah dalam menekan pertumbuhan minus ini tidak berjalan.
"Sekarang ini diserahkan ke pemda yang sumber dayanya tidak banyak. Yang pegang ribuan triliun itu pemerintah pusat, tapi pandemi diserahkan ke pemda. Itu tidak fair. Jangan mimpi mau atasi resesi kalau pandemi tidak diatasi," kata Didik dalam konferensi pers INDEF, Jakarta, Kamis (6/8/2020). ( Baca juga:Update Corona: Positif 118.753 Orang, 75.645 Sembuh dan 5.521 Meninggal )
Menurutnya, pilar utama pemerintah sebagai penyelamat yang seharusnya berfungsi ternyata tidak berfungsi. Ini sama persis dengan dinamika kebijakan yang dilakukan pemerintah mengatasi pandemi. Apalagi, ia mencatat, di awal bulan Maret itu hampir 40 komunikasi pemerintah sangat buruk mengacaukan disiplin masyarakat.
"Mulai dari pulang kampung atau mudik yang berbeda maknanya. Ini salah satu komunikasi yang buruk," jelasnya.
Ia memperkirakan, jika kondisi penanganan pandemi seperti ini terus berlanjut, maka jumlah kasusnya pun akan semakin naik.
"Itu semua dimulai saat pemerintah melakukan lockdown saat tinggi. Di negara lain itu lockdown sebelum tinggi. Hasilnya menembus 100 ribu, ke depan 200 ribu dan Q3 diperkirakan negatif tumbuh lebih tinggi kalau penanganannya tetap seperti ini. Pemerintah pusat ongkang ongkang kaki aja," tandasnya.
"Sekarang ini diserahkan ke pemda yang sumber dayanya tidak banyak. Yang pegang ribuan triliun itu pemerintah pusat, tapi pandemi diserahkan ke pemda. Itu tidak fair. Jangan mimpi mau atasi resesi kalau pandemi tidak diatasi," kata Didik dalam konferensi pers INDEF, Jakarta, Kamis (6/8/2020). ( Baca juga:Update Corona: Positif 118.753 Orang, 75.645 Sembuh dan 5.521 Meninggal )
Menurutnya, pilar utama pemerintah sebagai penyelamat yang seharusnya berfungsi ternyata tidak berfungsi. Ini sama persis dengan dinamika kebijakan yang dilakukan pemerintah mengatasi pandemi. Apalagi, ia mencatat, di awal bulan Maret itu hampir 40 komunikasi pemerintah sangat buruk mengacaukan disiplin masyarakat.
"Mulai dari pulang kampung atau mudik yang berbeda maknanya. Ini salah satu komunikasi yang buruk," jelasnya.
Ia memperkirakan, jika kondisi penanganan pandemi seperti ini terus berlanjut, maka jumlah kasusnya pun akan semakin naik.
"Itu semua dimulai saat pemerintah melakukan lockdown saat tinggi. Di negara lain itu lockdown sebelum tinggi. Hasilnya menembus 100 ribu, ke depan 200 ribu dan Q3 diperkirakan negatif tumbuh lebih tinggi kalau penanganannya tetap seperti ini. Pemerintah pusat ongkang ongkang kaki aja," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
