BI Catat Utang Luar Negeri Swasta Naik 4,2%
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar USD347,3 miliar atau tumbuh 9,1% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN sektor swasta dan sektor publik masing-masing mengalami peningkatan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman mengatakan, posisi ULN sektor swasta pada November 2017 tercatat sebesar USD170,6 miliar atau tumbuh 4,2% (yoy), lebih tinggi dari 1,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.
"Sementara itu, posisi ULN sektor publik tercatat sebesar USD176,6 miliar pada periode yang sama atau tumbuh 14,3% (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 8,4% (yoy)," ujar Agusman di Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman. Menjrut dia, ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7% dari total ULN dan pada November 2017 tumbuh 7,5% (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,9% secara yoy.
Sementara, ULN berjangka pendek dengan pangsa 14,3% dari total ULN tumbuh 19,8% (yoy) atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada Oktober 2017 (10,8% yoy). Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.
"Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6%, sedikit meningkat dibandingkan pangsa bulan sebelumnya (76,9%)," papar dia.
Pertumbuhan ULN secara tahunan di sektor keuangan, industri pengolahan dan LGA tercatat meningkat. Di sisi lain, ULN di sektor pertambangan secara tahunan tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali.
"Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34%," katanya.
Dia menuturkan, rasio tersebut masih lebih baik dibanding rata-rata negara peers. BI terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman mengatakan, posisi ULN sektor swasta pada November 2017 tercatat sebesar USD170,6 miliar atau tumbuh 4,2% (yoy), lebih tinggi dari 1,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.
"Sementara itu, posisi ULN sektor publik tercatat sebesar USD176,6 miliar pada periode yang sama atau tumbuh 14,3% (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 8,4% (yoy)," ujar Agusman di Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman. Menjrut dia, ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7% dari total ULN dan pada November 2017 tumbuh 7,5% (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,9% secara yoy.
Sementara, ULN berjangka pendek dengan pangsa 14,3% dari total ULN tumbuh 19,8% (yoy) atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada Oktober 2017 (10,8% yoy). Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.
"Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6%, sedikit meningkat dibandingkan pangsa bulan sebelumnya (76,9%)," papar dia.
Pertumbuhan ULN secara tahunan di sektor keuangan, industri pengolahan dan LGA tercatat meningkat. Di sisi lain, ULN di sektor pertambangan secara tahunan tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali.
"Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34%," katanya.
Dia menuturkan, rasio tersebut masih lebih baik dibanding rata-rata negara peers. BI terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
(izz)