Jelang Tutup Tahun, Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.840,4 Triliun
loading...
Kementerian Keuangan melaporkan belanja pemerintah pusat hingga 12 Desember 2023. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu.
"Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun atau setara 94,5% dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Menurut dia, belanja tersebut dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
"Sampai dengan akhir tahun, masih akan terdapat realisasi belanja atas proyek K/L yang sudah selesai dan dibayarkan sesuai kualitas," ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya, belanja non K/L sebesar Rp894,3 triliun atau setara 71,8% dari APBN. Ini terdiri dari realisasi subsidi pupuk, Kartu Prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik). Realisasi non K/.L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di bulan Desember.
"Pembayaran subsidi, selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga membuat BUMN lebih sehat dan dapat berkontribusi bagi negara secara optimal," tambah Sri.
Dari total angka BPP tersebut, Sri menyebut bahwa sebesar Rp1.060 triliun atau 57,6% dari BPP langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ini dimanfaatkan salah satunya untuk perlinsos, petani, dan UMKM berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta," ungkap Sri.
Tak hanya itu, bantuan ternak sebesar Rp235,3 miliar, bantuan alsintan sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun.
"Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun atau setara 94,5% dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Menurut dia, belanja tersebut dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
"Sampai dengan akhir tahun, masih akan terdapat realisasi belanja atas proyek K/L yang sudah selesai dan dibayarkan sesuai kualitas," ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya, belanja non K/L sebesar Rp894,3 triliun atau setara 71,8% dari APBN. Ini terdiri dari realisasi subsidi pupuk, Kartu Prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik). Realisasi non K/.L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di bulan Desember.
"Pembayaran subsidi, selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga membuat BUMN lebih sehat dan dapat berkontribusi bagi negara secara optimal," tambah Sri.
Dari total angka BPP tersebut, Sri menyebut bahwa sebesar Rp1.060 triliun atau 57,6% dari BPP langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ini dimanfaatkan salah satunya untuk perlinsos, petani, dan UMKM berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta," ungkap Sri.
Tak hanya itu, bantuan ternak sebesar Rp235,3 miliar, bantuan alsintan sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun.
Lihat Juga :
