Terlilit Utang Lebih Rp47.000 Triliun, Alasan Evergrande Harus Dibubarkan

Proses pemulihan kemungkinan akan memakan waktu lama dan konstruksi diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagian besar aset Evergrande 90% menurut keputusan Hakim Chan berada di daratan Cina dan terlepas dari slogan satu negara, dua sistem, ada masalah yurisdiksi yang pelik.

Menjelang putusan hari Senin, Mahkamah Agung China dan Departemen Kehakiman Hong Kong menandatangani perjanjian untuk saling mengakui dan menegakkan putusan perdata dan komersial antara China daratan dan Hong Kong. Namun para ahli masih belum yakin apakah kesepakatan itu akan berdampak pada perintah likuidasi Evergrande.

Derek Lai, pemimpin kepailitan global di perusahaan jasa profesional Deloitte mengatakan bahwa likuidator harus mengikuti hukum di daratan China, yang dapat menyulitkan untuk mengambil kendali penuh atas operasi Evergrande di sana. Beijing mungkin ingin melihat proyek-proyek pembangunan di daratan utama diselesaikan untuk memenuhi harapan para pembeli dan investor China. Kreditur asing tidak mungkin mendapatkan uang mereka sebelum kreditor daratan.

Namun, meskipun perintah Hakim Chan tidak dilaksanakan di China, keputusan tersebut mengirimkan pesan yang kuat dan memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin dihadapi oleh para pengembang dan kreditur lainnya. Dia tidak hanya memimpin kasus Evergrande, tetapi juga pengembang lain yang gagal bayar seperti Sunac China, Jiayuan dan Kaisa.

Mei lalu, ia juga memerintahkan likuidasi Jiayuan setelah para pengacaranya gagal menjelaskan mengapa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki proposal restrukturisasi utang mereka