Tuh Kan, Pak Jokowi Janji Kelola Utang dengan Hati-Hati
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan akan mengelola utang dengan hati-hati. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan ekonomi.
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung DPR, Jumat (14/8/2020).
Dia melanjutkan, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter. Serta, menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah. ( Baca juga: Tommy Soeharto Gugat SK Kubu Muchdi ke PTUN Pekan Depan )
"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," katanya.
Saat ini, pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
"Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar," tandasnya.
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung DPR, Jumat (14/8/2020).
Dia melanjutkan, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter. Serta, menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah. ( Baca juga: Tommy Soeharto Gugat SK Kubu Muchdi ke PTUN Pekan Depan )
"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," katanya.
Saat ini, pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
"Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar," tandasnya.
(uka)