Putin: Industri Migas Masih Akan Bertahan hingga 100 Tahun Lagi

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini masa depan industri minyak dan gas (migas) masih akan aman kendati dunia tengahfokus pada pengembangan energi terbarukan.Putin menambahkan bahwa masih akan ada banyak pekerjaan di sektor migas di masa depan.

Pernyataan itu ditegaskannya pada pertemuan dengan para pemenang penghargaan Pemimpin Rusia pada hari Selasa (12/3) lalu. Putin mengatakan bahwa produksi hidrokarbon akan tetap relevan untuk tahun-tahun mendatang, bahkan dengan meningkatnya pembicaraan tentang transisi ke energi terbarukan.



"Tidak peduli bagaimana mereka berbicara tentang sumber energi terbarukan, untuk waktu yang sangat lama umat manusia akan berurusan dengan masalah hidrokarbon, produksi dan penggunaannya," kata Putin. "Akan ada cukup pekerjaan untuk 100 tahun," tambahnya, seperti dilansir Russia Today, Kamis (14/3/2024).

Dalam laporan terbarunya yang diterbitkan pada hari Selasa, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyatakan bahwa permintaan minyak global diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,25 juta barel per hari (bph) tahun ini dan sebesar 1,85 juta bph pada tahun 2025. Menurut laporan tersebut, kuatnya pertumbuhan konsumsi minyak global sebagian besar didorong oleh kebutuhan bahan bakar transportasi.



Sementara itu, Rusia sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar dunia terus membukukan keuntungan dari ekspor hidrokarbon. Kementerian Keuangan Rusia memperkirakan tahun lalu bahwa pendapatan negara dari ekspor minyak dan gas akan melonjak hampir sepertiganya pada tahun 2024, mencapai lebih dari USD118 miliar. Peningkatan lebih lanjut dalam pendapatan energi hingga lebih dari USD121 miliar atau sekitar Rp1.815 triliun (kurs Rp15.000 per USD), diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

Moskow mendongkrak ekspor energinya ke Asia tahun lalu setelah Uni Eropa (UE) berhenti menerima minyak Rusiayang diangkut melalui laut. China dan India pun kemudian menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia sejak Moskow mengalihkan kargonya dari Eropa ke wilayah timur sebagai respons terhadap sanksi yang dikenakan oleh negara-negara Barat terkait Ukraina.