Ridwan Kamil: Jakarta Tak Pernah Disiapkan Jadi Ibu Kota Negara, Kepaksa

JAKARTA - Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Ridwan Kamil mengungkapkan, pembangunan DKI Jakarta tidak pernah disiapkan untuk menjadi Ibu kota negara sejak awal. Bahkan menurutnya Jakarta adalah Ibukota yang tidak sengaja.

Hal itu melihat jejak historis sejak masa Pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu menjadi pusat perekonomian, dan berlanjut pada masifnya pembangunan.

"Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya, maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN," ujar Ridwan Kamil dalam acara rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3/2024).



Bahkan menurutnya, sejak dahulu Batavia yang saat ini berubah nama menjadi Jakarta memang sudah tidak layak untuk dinobatkan sebagai Ibukota negara. Hal tersebut lantaran Batavia kerap diterpa masalah penyakit menular.

"Banyak penyakit, ada wabah seperti Covid namanya Malaria Sundanica, maka dipindahkanlah ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung. Kira-kira begitu," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.

Sehingga menurutnya, Pemindahan Ibukota atau pembangunan IKN merupakan wacana lama yang sudah tersusun oleh sejarah. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda misalnya, Ibukota dipindahkan ke Bandung, namun tidak lama berselang penjajahan Jepang mulai masuk dan timbul depresi besar ekonomi, maka Ibukota gagal dipindahkan.

"Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi," katanya.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama Soekarno juga menggagas hal serupa. Memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah sekitar tahun 1950.

Hal tersebut juga tidak dapat diwujudkan karena masih dalam tahap pembenahan pasca kemerdekaan, sehingga isunya adalah soal anggaran negara.

Setelah itu Presiden berikutnya, Soeharto juga berencana untuk memindahkan Ibukota negara ke Jonggol. Tapi juga tidak terwujud. Saat itu dikatakan Ridwan Kamil, yang menjadi isu utama adalah soal krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia.

"Zaman Pak Harto ke Jonggol. Spekulan tanah, wah udah habisin tuh tanah di Bogor sana, eh kecele, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan (memindahkan ke IKN)," pungkasnya.