G7 Gagal Rampungkan Rencana Rebut Aset Rusia Rp4.807 T yang Dibekukan

STRESA - Kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam G7 gagal mencapai konsensus tentang bagaimana menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan di luar negeri untuk membantu Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti pada akhir pekan kemarin.



Seperti diketahui Italia saat ini memegang kepresidenan G7 dan menjadi tuan rumah pertemuan dua hari para menteri keuangan G7 minggu ini di kota Stresa.Pada konferensi pers di akhir KTT, Giorgetti mengatakan, G7 membuat kemajuan terkait masalah aset Rusia , tetapi "belum menyelesaikan" prosesnya karena masih "adanya masalah teknis dan hukum yang signifikan."

Berbicara kepada wartawan, Giorgetti menambahkan, bahwa kelompok ini terus berusaha untuk mencapai "solusi yang diinginkan secara politis" yang "tidak dapat disangkal dari sudut pandang hukum," dan menemukan itu membutuhkan waktu.

Giorgetti mencatat bahwa keputusan akhir untuk langkah tersebut kemungkinan akan dibuat pada KTT para pemimpin G7 Juni, mendatang di Puglia.

Setelah dimulainya konflik Ukraina pada awal 2022, negara-negara Barat telah memblokir sekitar USD300 miliar aset milik bank sentral Rusia sebagai bagian dari sanksi terhadap Moskow. Sekitar dua pertiga dari dana ini disimpan di lembaga kliring Uni Eropa Euroclear, dan sisanya sebagian besar belum dimanfaatkan di negara-negara Uni Eropa lainnya, dan ada sekitar USD5 miliar di AS.

Sementara itu ketika Washington sangat ingin menyita aset secara langsung, G7 dilaporkan masih menolak opsi tersebut, lantaran kekhawatiran anggota Eropa bahwa hal itu akan merusak kredibilitas keuangan mereka dan mencegah negara-negara lain menyimpan aset mereka di blok tersebut.

Sebaliknya, kelompok ini fokus pada cara-cara untuk memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari aset Rusia yang disita, dan bagaimana menggunakannya.

Menurut laporan yang mengutip peserta KTT, salah satu opsi yang paling banyak dibahas adalah menggunakan keuntungan dari dana yang dibekuan sebagai jaminan pinjaman miliaran dolar ke Kiev.

Namun Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner mengatakan, pada hari Jumat bahwa "masih harus dilihat apakah mungkin untuk memperkenalkan instrumen semacam itu" karena dampak hukum yang mungkin ditimbulkannya.

Opsi lain yang kebarnya juga dibahas adalah mengalokasikan hasil dari aset yang dibekukan langsung ke pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky, dengan 90% dari jumlah tersebut akan digunakan untuk pembelian senjata, sementara 10% sisanya akan digunakan sebagai dana rekonstruksi negara.

Rusia memperingatkan terhadap tindakan apapun yang menargetkan asetnya, dengan mengatakan hal tersebut sama dengan pencurian, sambil bersumpah bakal melakukan pembalasan.

Awal pekan ini, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit yang menguraikan mekanisme yang akan memungkinkan Moskow untuk menyita properti yang dimiliki oleh entitas dan warga negara yang terkait dengan AS melalui pengadilan jika Washington berusaha menyita aset Rusia yang disimpan di luar negeri.