Korban Judi Online Akan Diberi Bansos, Logika Pemerintah Dipertanyakan
Selasa, 18 Juni 2024 - 18:39 WIB
loading...
Pengamat ekonomi mempertanyakan, logika pemerintah ketika sudah jelas bahwa judi ini tindakan kriminal, apa pantas pelakunya diberi bansos?. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Isu korban judi online bakal menerima bantuan sosial ( bansos ) dari pemerintah menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy perihal rencana tersebut.
Pengamat Ekonomi yang juga sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak tepat jika diberikan kepada korban judi online.
Baca Juga: Ngeri! Transaksi Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun
Pemberian bansos berpotensi disalahgunakan oleh korban lantaran judi masuk dalam kegiatan negatif. Menurut dia, seyogyanya pemerintah fokus pada masyarakat miskin atau warga yang lebih membutuhkan.
"Masih banyak orang miskin yang butuh masuk ke DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dibanding para pelaku yang miskin karena judi online," ungkap Bhima saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).
Baca Juga: 5 Negara yang Warganya Paling Kecanduan Judi Online, Mana Saja?
"Sudah jelas bahwa judi ini tindakan kriminal, apa pantas pelakunya diberi bansos? Ini artinya logika pemerintah mau subsidi pelaku judi online pakai uang negara," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Bhima juga mendorong pemerintah untuk terus maksimal memberantas kegiatan judi online. Itu lantaran banyak korban yang terjerat, bahkan sampai ada yang berujung pada konflik keluarga dan kematian.
"Pemerintah juga jangan lepas tangan soal pencegahan. Judi online akan terus ada kalau upaya pemberantasan dihulunya tidak serius," pungkas dia.
Di sisi lain, para pelaku yang kecanduan judi online seharusnya masuk ke dalam pusat rehabilitasi. Bhima mencatat, pusat rehabilitasi memiliki fasilitas pembinaan bagi masyarakat agar mendapatkan keterampilan untuk berwirausaha.
Dengan demikian, para korban tak akan lagi terjerat ke dalam praktik judi online. "Pelaku judi online tidak perlu masuk sebagai penerima bansos, harusnya masuk panti rehabilitasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta," katanya.
"Jadi pemerintah cukup membiayai pelaku judi online selama di panti rehab. Disana ada berbagai fasilitas termasuk pelatihan wirausaha sehingga pelaku judi online bisa sembuh dan memiliki pendapatan selepas keluar panti rehab," sambungnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi online semakin marak di masyarakat. "Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," ucap Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pengamat Ekonomi yang juga sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak tepat jika diberikan kepada korban judi online.
Baca Juga: Ngeri! Transaksi Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun
Pemberian bansos berpotensi disalahgunakan oleh korban lantaran judi masuk dalam kegiatan negatif. Menurut dia, seyogyanya pemerintah fokus pada masyarakat miskin atau warga yang lebih membutuhkan.
"Masih banyak orang miskin yang butuh masuk ke DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dibanding para pelaku yang miskin karena judi online," ungkap Bhima saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).
Baca Juga: 5 Negara yang Warganya Paling Kecanduan Judi Online, Mana Saja?
"Sudah jelas bahwa judi ini tindakan kriminal, apa pantas pelakunya diberi bansos? Ini artinya logika pemerintah mau subsidi pelaku judi online pakai uang negara," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Bhima juga mendorong pemerintah untuk terus maksimal memberantas kegiatan judi online. Itu lantaran banyak korban yang terjerat, bahkan sampai ada yang berujung pada konflik keluarga dan kematian.
"Pemerintah juga jangan lepas tangan soal pencegahan. Judi online akan terus ada kalau upaya pemberantasan dihulunya tidak serius," pungkas dia.
Di sisi lain, para pelaku yang kecanduan judi online seharusnya masuk ke dalam pusat rehabilitasi. Bhima mencatat, pusat rehabilitasi memiliki fasilitas pembinaan bagi masyarakat agar mendapatkan keterampilan untuk berwirausaha.
Dengan demikian, para korban tak akan lagi terjerat ke dalam praktik judi online. "Pelaku judi online tidak perlu masuk sebagai penerima bansos, harusnya masuk panti rehabilitasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta," katanya.
"Jadi pemerintah cukup membiayai pelaku judi online selama di panti rehab. Disana ada berbagai fasilitas termasuk pelatihan wirausaha sehingga pelaku judi online bisa sembuh dan memiliki pendapatan selepas keluar panti rehab," sambungnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi online semakin marak di masyarakat. "Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," ucap Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan.
(akr)
Lihat Juga :
