Thomas Djiwandono Tegaskan Tak Ada Gap antara Jokowi dengan Prabowo

JAKARTA - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun pada 2025 yang disusun pemerintah saat ini sudah disepakati Prabowo .

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakti tetap harus melewati siklus APBN," ujar dia saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Senin (24/6/2024).

Baca Juga: Kenalkan, Tommy Djiwandono Calon Menkeu Kabinet Prabowo?

Thomas menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.

"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, ibu Menteri, Wamen, Dirjen-dirjen dan sebagainya. Jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.

Pihaknya telah rapat minggu lalu bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas menggarisbawahi tidak ada perbedaan antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi selama ini saya harus garisbawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Program presiden terpilih Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis, rencananya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada RAPBN 2025.

"Untuk tahun pertama pemerintahan tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar dia.

Angka tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Sri Mulyani: Prabowo Janji Bakal Jaga Defisit APBN di Bawah 3%

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.

"Presiden terpilih Prabowo telah menyampaikan, bahwa menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82% terhadap PDB.

"Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih dan juga memberikan keyakinan arahan komit defisit di bawah 3%," ujarnya. "Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 sampai 2,82%," ucapnya.