Program Makan Gratis Prabowo Bikin Investor Waswas Soal Keuangan Indonesia
Senin, 08 Juli 2024 - 09:45 WIB
loading...
Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, membuat investor waswas terkait keuangan Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto , membuat investor waswas terkait keuangan Indonesia . Seperti diketahui rencana memberi anak-anak sekolah makanan gratis, bakal menyedot uang negara yang tidak sedikit.
Baca Juga: Produsen Susu Asal Belanda Kebagian Proyek Unggulan Prabowo Rp71 Triliun
Penggunaan uang negara sebesar Rp71 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk makan bergizi gratis dikhawatirkan bisa mengganggu fiskal negara. Sementara itu Prabowo dan timnya terus mencoba menyakinkan, program makan bergizi gratis tidak akan memicu pemborosan fiskal.
Tim Prabowo juga kerap mengatakan kepada pelaku pasar bahwa pemerintah yang akan datang sangat menghormati batas utang dan bakal membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari target ekonomi.
Baca Juga: Makan Siang Gratis Pasti Masuk APBN 2025, Bahlil Sebut Anggaran Negara Cukup
Akan tetapi pengeluaran besar yang membayangi APBN telah meresahkan, saat pasar sudah terbiasa dengan stabilitas dan pengakuan atas kehati-hatian fiskal di bawah Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati
Imbal hasil obligasi telah meningkat dan nilai rupiah telah terdepresiasi, meskipun pelemahan mata uang sebagian besar disebabkan oleh dolar AS (USD) yang tangguh.
"Pada dasarnya bahwa ini lebih merupakan kebisingan saat ini, tetapi kami melihat ada potensi peningkatan risiko fiskal dan karenanya pasar mungkin membutuhkan lebih banyak premi risiko pada obligasi pemerintah Indonesia," kata Jenny Zeng, chief investment officer for APAC fixed income di Allianz seperti dilansir Reuters, Senin (8/7/2024)
"Juga ada risiko lain karena ada pergantian menteri," kata Zeng, mengacu pada ketidakpastian tentang siapa yang akan menggantikan posisi mantan direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani.
Seorang bankir di pemberi pinjaman China di Indonesia mengatakan, kekhawatiran fiskal telah mendorongnya untuk memindahkan sekitar 30% dari portofolionya ke instrumen tenor rendah, termasuk diversifikasi ke surat berharga jangka pendek berdenominasi rupiah (SRBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Sebagai informasi Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada bulan Februari, tetapi baru akan menjabat pada bulan Oktober. Rencana makan gratisnya yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp71 triliun hanya pada tahun 2025 saja, bisa memicu kekhawatiran.
Beberapa investor melihat belanja Indonesia bakal lebih banyak dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Namun ada kegelisahan mengenai berapa banyak uang yang ingin dikeluarkan Prabowo untuk program-programnya, dan apakah ia akan memotong subsidi bahan bakar serta investasi lainnya untuk menyeimbangkan pembukuan.
"Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi, tetapi mungkin tidak seperti dulu," kata Clifford Lau, manajer portofolio di William Blair.
Investasi portofolio asing telah menyusut, ketika investor luar negeri menarik USD2,8 miliar dari obligasi pemerintah rupiah dan pasar sahamnya (.JKSE), membuka tab baru hingga Juni tahun ini.
Sedangkan kurs Rupiah berada pada posisi terendah empat tahun terhadap dolar AS, dengan kerugian lebih dari 5% tahun ini, meskipun sebagian besar sejalan pelemahan secara luas pada mata uang pasar berkembang karena kenaikan imbal hasil AS dan penguatan dolar.
Investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga telah beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil yang sebanding, tetapi juga baru saja masuk ke indeks global JP Morgan.
Penjualan tersebut telah mengirim imbal hasil obligasi 10-tahun Indonesia naik 35 basis poin sejak akhir Mei, menjadi 7,05%.
Tidak Semuanya Buruk
Di sisi lain beberapa investor mengungkap ada potensi keuntungan dalam era Prabowo, menunjuk pada bagaimana pemerintahannya berencana meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan membatasi defisit fiskal pada 2,8% dari PDB, atau lebih tinggi dari target 2,3% tahun ini.
"Dia juga berbicara tentang perlunya meningkatkan pendapatan fiskal ... jadi sebenarnya tidak sepenuhnya tentang peningkatan biaya," kata manajer investasi ABRDN untuk Asia, Jerome Tay.
Tay juga melihat arah positif terhadap obligasi pemerintah Indonesia dalam jangka menengah. Obligasi tersebut telah lama menjadi favorit di kalangan investor pasar negara berkembang karena 'carry' atau imbal hasil tinggi.
Spread antara imbal hasil obligasi Indonesia dan AS saat ini setengah dari 600 basis poin seperti dulu sebelum Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, namun masih menarik bagi investor.
Kerentanan Indonesia juga dirasa sudah berkurang, mengingat kepemilikan asing hanya menyumbang 14% dari obligasi pemerintah yang beredar. Sementara satu dekade lalu, mereka memiliki setengah obligasi.
Harapan bahwa Fed (bank sentral AS) akan segera mulai memangkas suku bunga, bakal memberikan kenyamanan bagi investor rupiah dan obligasi Indonesia. Seperti disampaikan Rudiyanto, seorang direktur di manajemen aset lokal Panin.
Tetapi risiko lain yang membayangi, terutama dari utang jatuh tempo yang sangat besar sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dari tahun ini. Meskipun Sri Mulyani mengatakan tidak akan menjadi masalah, asalkan pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar.
Baca Juga: Produsen Susu Asal Belanda Kebagian Proyek Unggulan Prabowo Rp71 Triliun
Penggunaan uang negara sebesar Rp71 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk makan bergizi gratis dikhawatirkan bisa mengganggu fiskal negara. Sementara itu Prabowo dan timnya terus mencoba menyakinkan, program makan bergizi gratis tidak akan memicu pemborosan fiskal.
Tim Prabowo juga kerap mengatakan kepada pelaku pasar bahwa pemerintah yang akan datang sangat menghormati batas utang dan bakal membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari target ekonomi.
Baca Juga: Makan Siang Gratis Pasti Masuk APBN 2025, Bahlil Sebut Anggaran Negara Cukup
Akan tetapi pengeluaran besar yang membayangi APBN telah meresahkan, saat pasar sudah terbiasa dengan stabilitas dan pengakuan atas kehati-hatian fiskal di bawah Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati
Imbal hasil obligasi telah meningkat dan nilai rupiah telah terdepresiasi, meskipun pelemahan mata uang sebagian besar disebabkan oleh dolar AS (USD) yang tangguh.
"Pada dasarnya bahwa ini lebih merupakan kebisingan saat ini, tetapi kami melihat ada potensi peningkatan risiko fiskal dan karenanya pasar mungkin membutuhkan lebih banyak premi risiko pada obligasi pemerintah Indonesia," kata Jenny Zeng, chief investment officer for APAC fixed income di Allianz seperti dilansir Reuters, Senin (8/7/2024)
"Juga ada risiko lain karena ada pergantian menteri," kata Zeng, mengacu pada ketidakpastian tentang siapa yang akan menggantikan posisi mantan direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani.
Seorang bankir di pemberi pinjaman China di Indonesia mengatakan, kekhawatiran fiskal telah mendorongnya untuk memindahkan sekitar 30% dari portofolionya ke instrumen tenor rendah, termasuk diversifikasi ke surat berharga jangka pendek berdenominasi rupiah (SRBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Sebagai informasi Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada bulan Februari, tetapi baru akan menjabat pada bulan Oktober. Rencana makan gratisnya yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp71 triliun hanya pada tahun 2025 saja, bisa memicu kekhawatiran.
Beberapa investor melihat belanja Indonesia bakal lebih banyak dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Namun ada kegelisahan mengenai berapa banyak uang yang ingin dikeluarkan Prabowo untuk program-programnya, dan apakah ia akan memotong subsidi bahan bakar serta investasi lainnya untuk menyeimbangkan pembukuan.
"Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi, tetapi mungkin tidak seperti dulu," kata Clifford Lau, manajer portofolio di William Blair.
Investasi portofolio asing telah menyusut, ketika investor luar negeri menarik USD2,8 miliar dari obligasi pemerintah rupiah dan pasar sahamnya (.JKSE), membuka tab baru hingga Juni tahun ini.
Sedangkan kurs Rupiah berada pada posisi terendah empat tahun terhadap dolar AS, dengan kerugian lebih dari 5% tahun ini, meskipun sebagian besar sejalan pelemahan secara luas pada mata uang pasar berkembang karena kenaikan imbal hasil AS dan penguatan dolar.
Investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga telah beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil yang sebanding, tetapi juga baru saja masuk ke indeks global JP Morgan.
Penjualan tersebut telah mengirim imbal hasil obligasi 10-tahun Indonesia naik 35 basis poin sejak akhir Mei, menjadi 7,05%.
Tidak Semuanya Buruk
Di sisi lain beberapa investor mengungkap ada potensi keuntungan dalam era Prabowo, menunjuk pada bagaimana pemerintahannya berencana meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan membatasi defisit fiskal pada 2,8% dari PDB, atau lebih tinggi dari target 2,3% tahun ini.
"Dia juga berbicara tentang perlunya meningkatkan pendapatan fiskal ... jadi sebenarnya tidak sepenuhnya tentang peningkatan biaya," kata manajer investasi ABRDN untuk Asia, Jerome Tay.
Tay juga melihat arah positif terhadap obligasi pemerintah Indonesia dalam jangka menengah. Obligasi tersebut telah lama menjadi favorit di kalangan investor pasar negara berkembang karena 'carry' atau imbal hasil tinggi.
Spread antara imbal hasil obligasi Indonesia dan AS saat ini setengah dari 600 basis poin seperti dulu sebelum Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, namun masih menarik bagi investor.
Kerentanan Indonesia juga dirasa sudah berkurang, mengingat kepemilikan asing hanya menyumbang 14% dari obligasi pemerintah yang beredar. Sementara satu dekade lalu, mereka memiliki setengah obligasi.
Harapan bahwa Fed (bank sentral AS) akan segera mulai memangkas suku bunga, bakal memberikan kenyamanan bagi investor rupiah dan obligasi Indonesia. Seperti disampaikan Rudiyanto, seorang direktur di manajemen aset lokal Panin.
Tetapi risiko lain yang membayangi, terutama dari utang jatuh tempo yang sangat besar sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dari tahun ini. Meskipun Sri Mulyani mengatakan tidak akan menjadi masalah, asalkan pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar.
(akr)
Lihat Juga :
