Bantuan UMKM Cair, Gunakan untuk Sektor Produktif

JAKARTA - Bantuan presiden (banpres) untuk modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dicairkan secara bertahap, kemarin, diharapkan dapat digunakan secara produktif. Total ada 12 juta UMKM sasaran program tersebut, dengan nilai masing-masing Rp2,4 juta per orang.

Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan kepada 1,2 juta UMKM. Berikutnya pada akhir bulan ini ditargetkan sekitar 9,1 juta UMKM lagi dan sisanya dicairkan bertahap.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak semua pelaku UMKM mendapat bantuan itu. Bantuan dipastikan hanya untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki kredit perbankan serta memiliki rekening tabungan dengan saldo kurang dari Rp2 juta. (Baca: Bantuan Rp2,4 Juta Hanya untuk UMKM yang Benar-Benar Kere)

"Kriterianya adalah pelaku usaha yang tidak memiliki kredit di perbankan dan memiliki usaha mikro atau ultramikro, dan nasabah perbankan yang simpanannya di bawah Rp2 juta atau nasabah yang sudah memiliki NIK (nomor induk kependudukan) KTP-nya di dalam database pemerintah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, pada tahap awal pencairan kepada 1,2 juta UMKM akan segera dicairkan di mana proses data collecting terus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penyaluran akan dilakukan melalui bank-bank pemerintah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, mengatakan Banpres untuk UMKM tersebut diminta agar digunakan sebaik-baiknya dalam membantu usaha. “Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang konsumtif, tapi dipakai untuk hal-hal yang produktif,” ujarnya.

Presiden juga berpesan agar dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku usaha harus menjalankan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dengan pembeli, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. “Saya juga titip dalam membuka usaha, tolong perhatikan betul yang namanya protokol kesehatan,” katanya. (Baca juga: Zulhas Sebut Gaya Kepemimpinan Amien Rais Ibarat Pesawat)

Realisasi PEN 25%

Di bagian lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi penggunaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pagu Rp695,2 triliun sudah mencapai 25% atau setara dengan Rp174 triliun.

“Dibandingkan semester I yang kemarin sebesar Rp124,6 triliun, per Agustus sudah naik menjadi Rp173,98 triliun,” ujar Menko Perekonomian saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, DKI Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, agar perekonomian masuk di dalam jalur positif maka anggaran harus terus didorong untuk penyerapan, baik itu program kementerian/lembaga (K/L) maupun PEN. (Baca juga: Biar Enggak Resesi, Sri Mulyani Kebut Belanja Pemerintah)

“Kepada kementerian, kemarin kami sudah menyampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap dialihkan kepada program-program yang mendukung daripada produktivitas,” tambah Airlangga.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu telah melaporkan kepada Presiden bahwa Covid-19 di Indonesia ini suasananya lebih baik, karena kasus sembuh itu sudah mencapai 70%, lebih tinggi daripada global secara rata-rata yang 68,1%.

“Tingkat fatality rate-nya bisa ditekan sampai 4,35%, walaupun masih sedikit di atas global rata-rata namun sudah jauh menurun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, beberapa program yang akan terus didorong terutama terkait dengan bantuan langsung cash yang dalam waktu dekat ini adalah banpres produktif maupun terkait dengan subsidi gaji di bawah Rp5 juta.

Terkait dengan tren kinerja korporasi, Airlangga menyampaikan bahwa dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, 36% membukukan keuntungan. Artinya, kata dia, beberapa sektor seperti keuangan, informasi komunikasi, dan pertanian/perkebunan masih berkinerja positif.

“Tentu kita berharap bahwa ekspor kelapa sawit sampai akhir tahun angkanya tidak jauh berbeda daripada tahun lalu. Inilah yang membangkitkan optimisme bahwa kita bisa melampaui krisis daripada Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara beriringan,” pungkas Airlangga. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Siti Mufattahah menyatakan masih rendahnya serapan anggaran program PEN menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum terbantu. Dia pun memohon kepada pemerintah agar dapat lebih gesit merealisasikan anggaran PEN.

Dia menilai seharusnya pemerintah pada kuartal III/2020 sudah bisa menyerap realisasi PEN sebesar 70%. Untuk itu, pemerintah diminta menciptakan inovasi dalam mempercepat realisasi. (Dita Angga/Rina Anggraeni)