Pada Akhirnya, Semua Akan Meminta Insentif ke Pemerintah
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sektor mineral dan batubara (minerba) menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun 2020. Realisasi investasi minerba di tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Apalagi tekanan pasar dan harga komoditas batubara berdampak pada kinerja dan rencana perusahaan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan pemerintah agar mempertimbangkan pembayaran royalti dan domestic market obligation (DMO) minerba. ( Baca juga:Sama-sama Krisis, Ini Beda Gejolak Ekonomi Tahun Ini dengan 1998 dan 2008 )
"Kami dari sektor batubara meminta diberikan beberapa relaksasi atau kebijakan untuk pembayaran royalti. Kalau didukung, kita bisa lebih mengatasi beban profitabilitas keuangan karena harga sangat jatuh dan perusahaan harus membayar harga patokan batubara (HPB) yang lebih tinggi dari harga jual," ujarnya pada IDX Channel Market Review, Rabu (26/8/2020).
Menurut dia, jika tidak ada insentif , industri ini akan mengalami kesulitan cash flow. Di sisi lain pemerintah memang perlu mempertimbangkan penerimaan negara, namun perusahaan membutuhkan dukungan kebijakan agar bisa survive.
"Survival ini yang paling penting sehingga komitmen pembangunan ke daerah bisa berjalan. Ini yang kita harapkan," ungkapnya.
Menurut Hendra, respons pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa mempertimbangkan permintaan pengusaha, khususnya pembayaran royalti. ( Baca juga:Setelah Gibran, Bobby Nasution Jadi Ikon Sekolah Cakada PDIP Angkatan II )
"Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi. Kami tidak minta pengurangan tarif tetapi skema pembayarannya saja agar mengikut harga jual yang real. Itu yang kami minta," jelasnya.
Sementara untuk DMO, lanjut Hendra, pihaknya tetap berkomitmen memasok ke dalam negeri, hanya saja ada sanksi yang dipertimbangkan lagi. "Karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini akan sangat sulit," tuturnya.
Pengamat Energi Satya Widya Yudha mengatakan, komitmen pemerintah terkait DMO batubara dibutuhkan pelaku industri dalam kondisi seperti ini. "Saya lihat tuntutan mereka masih pada koridor yang wajar karena masih dalam situasi yang sulit," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan pemerintah agar mempertimbangkan pembayaran royalti dan domestic market obligation (DMO) minerba. ( Baca juga:Sama-sama Krisis, Ini Beda Gejolak Ekonomi Tahun Ini dengan 1998 dan 2008 )
"Kami dari sektor batubara meminta diberikan beberapa relaksasi atau kebijakan untuk pembayaran royalti. Kalau didukung, kita bisa lebih mengatasi beban profitabilitas keuangan karena harga sangat jatuh dan perusahaan harus membayar harga patokan batubara (HPB) yang lebih tinggi dari harga jual," ujarnya pada IDX Channel Market Review, Rabu (26/8/2020).
Menurut dia, jika tidak ada insentif , industri ini akan mengalami kesulitan cash flow. Di sisi lain pemerintah memang perlu mempertimbangkan penerimaan negara, namun perusahaan membutuhkan dukungan kebijakan agar bisa survive.
"Survival ini yang paling penting sehingga komitmen pembangunan ke daerah bisa berjalan. Ini yang kita harapkan," ungkapnya.
Menurut Hendra, respons pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa mempertimbangkan permintaan pengusaha, khususnya pembayaran royalti. ( Baca juga:Setelah Gibran, Bobby Nasution Jadi Ikon Sekolah Cakada PDIP Angkatan II )
"Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi. Kami tidak minta pengurangan tarif tetapi skema pembayarannya saja agar mengikut harga jual yang real. Itu yang kami minta," jelasnya.
Sementara untuk DMO, lanjut Hendra, pihaknya tetap berkomitmen memasok ke dalam negeri, hanya saja ada sanksi yang dipertimbangkan lagi. "Karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini akan sangat sulit," tuturnya.
Pengamat Energi Satya Widya Yudha mengatakan, komitmen pemerintah terkait DMO batubara dibutuhkan pelaku industri dalam kondisi seperti ini. "Saya lihat tuntutan mereka masih pada koridor yang wajar karena masih dalam situasi yang sulit," ungkapnya.
(uka)
Lihat Juga :
