Soal Penyelamatan Sritex, Ini Saran Kadin untuk Pemerintah

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia ikut bersuara terkait polemik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan salah satu raksasa industri tekstil nasional tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie Anindya mendorong pemerintah mengambil langkah bijak dalam upaya tersebut. Kadin, tegas Anindya, meyakini pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan terkait penyelamatan Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijak akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan intervensi langsung.



"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelamatan Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal ini disampaikannya selepas menghelat kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).



"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan 4 kementerian bekerja sama merumuskan upaya penyelamatan Sritex. Saat ini, skenario penyelamatan masih dikoordinasikan antara kementerian tersebut. Yang pasti, pemerintah akan melakukan upaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik tekstil tersebut.

Permasalahan keuangan yang membelit perusahaan tekstil tersebut diketahui cukup berat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 27 bank dan 3 perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada Sritex, dengan total outstanding yang dikucurkan mencapai Rp14,64 triliun.