Pengamat Ekonomi Sebut Subsidi Gaji Tak Signifikan Dongkrak Daya Beli

JAKARTA - Pemerintah dinilai mengambil sejumlah langkah strategis untuk menahan laju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah sektor bisnis akibat tekanan likuiditas yang dialami perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu langkah tersebut adalah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Direktur Eksekutif Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyebut, program ini dapat menekan angka PHK, juga berdampak positif bagi tingkat konsumsi masyarakat yang menurun akibat pandemi. Meski begitu, dana yang diperoleh peserta penerima BSU hanya menahan daya konsumsi agar tidak terjadi penurunan.

"Bantuan pemerintah ini benar-benar bersifat membantu agar karyawan swasta tetap mendapatkan income dan hidup layak di tengah wabah. Tapi, saya perkirakan tidak banyak meningkatkan daya beli, hanya menahan agar tidak terjadi penurunan daya beli saja. Bantuan ini akan digunakan oleh karyawan untuk bertahan hidup, belanja untuk barang-barang kebutuhan pokok," ujar Piter saat dihubungi, Sabtu (29/8/2020). (Baca juga: Belum Terima Subsidi Gaji Jangan Keburu Emosi, Ini Tata Caranya Kalau Mau Mengadu )

Piter juga mengatakan, program ini pun tidak mampu mendorong tingkat konsumsi untuk kembali ke level normal atau positif pada kuartal III dan IV 2020.

Selama wabah masih berlangsung dengan kasus positif yang terus meningkat, kekhawatiran masyarakat masih akan tinggi, sehingga aktivitas ekonomi masih akan terus terbatasi.

Dengan demikian, lanjut Piter, konsumsi dan investasi masih akan dibawah normal. Kontraksi ekonomi masih akan terjadi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV akan membaik tetapi tetap negatif.

"Program ini belum mampu mendorong kenaikan konsumsi untuk kembali ke level normal baik di triwulan III maupun triwulan IV (2020)," ujar dia. (Baca juga: Pagebluk Covid-19 Robohkan Konsumsi, Seberapa Manjur BLT Pekerja )

Dia menjelaskan, bantuan ini hanya bersifat menggantikan sebagian gaji karyawan yang dipotong oleh manajemen perusahaan. Namun, besaran atau nominal anggaran yang diterima para penerima subsidi gaji tersebut belum menutup besarnya gaji yang sudah terpotong.

"Yang perlu dipahami bahwa sebelumnya gaji para karyawan swasta tersebut umumnya sudah terkena potongan akibat tekanan likuiditas yang dialami perusahaan di tengah wabah Covid-19. Di sisi lain, bantuan ini diharapkan bisa membantu perusahaan untuk tidak melakukan PHK," kata dia.

Meski begitu, dia mengapresiasi bantuan tersebut. Setidaknya, dengan bantuan ini dunia usaha mampu mengurangi tekanan likuiditas yang mereka alami.

Untuk diketahui, bantuan subsidi gaji atau upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan dengan total sebesar Rp2,4 juta, dan dicairkan dalam dua tahap pencairan masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. (Baca juga: Hadapi Perubahan Akibat Pandemi, RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Solusi )

Adapun rincian penyaluran bantuan subsidi gaji di masing-masing bank penyalur dari total 2,5 juta penerima batch pertama, yakni rekening Bank Mandiri sebanyak 752.168 orang. Lalu, rekening Bank BNI sebanyak 912.097 orang, rekening Bank BRI sebanyak 622.113 orang, dan rekening Bank BTN sebanyak 213.622 orang.

Subsidi upah ini mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi, sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.