3 BUMN Dapat Tugas Khusus Genjot Tiga Juta Rumah, Bakal Jadi Beban?
loading...
A
A
A
Soal kasus tersebut, Piter menegaskan pendanaan program 3 juta rumah akan jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lain yang menelan anggaran puluhan triliun rupiah.
“Tapi kalau untuk BUMN yang seperti Semen Indonesia, kemudian BTN dan Perumnas saya kira enggak ada masalah untuk mereka untuk melaksanakan. Apalagi secara nilai juga nggak terlalu berat, yang nggak sebesar kalau proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, memang menggalakan pembangunan 3 juta rumah. Namun program ini diimplementasikan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Ya kalau kita lihat selama ini ya seperti itu ya. BUMN-BUMN yang melaksanakan program pemerintah, proyek-proyek strategis nasionalnya pemerintah itu mendapatkan BUMN ya sederhananya gini, ada penugasan ya ada uangnya dong,” ucap dia.
Piter percaya, tugas yang diberikan pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada perseroan mempertimbangkan aspek bisnis, keuangan, hingga kemampuan sumber daya lain dari BUMN itu sendiri.
“Ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang langsung terkait dengan pengadaan perumahan. Sehingga diharapkan nanti bisa mengatasi backlog dari perumahan,” tuturnya.
“Tapi kalau untuk BUMN yang seperti Semen Indonesia, kemudian BTN dan Perumnas saya kira enggak ada masalah untuk mereka untuk melaksanakan. Apalagi secara nilai juga nggak terlalu berat, yang nggak sebesar kalau proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, memang menggalakan pembangunan 3 juta rumah. Namun program ini diimplementasikan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Ya kalau kita lihat selama ini ya seperti itu ya. BUMN-BUMN yang melaksanakan program pemerintah, proyek-proyek strategis nasionalnya pemerintah itu mendapatkan BUMN ya sederhananya gini, ada penugasan ya ada uangnya dong,” ucap dia.
Piter percaya, tugas yang diberikan pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada perseroan mempertimbangkan aspek bisnis, keuangan, hingga kemampuan sumber daya lain dari BUMN itu sendiri.
“Ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang langsung terkait dengan pengadaan perumahan. Sehingga diharapkan nanti bisa mengatasi backlog dari perumahan,” tuturnya.
(akr)