Siap Hadapi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Pemerintah Beri Sederet Insentif bagi Masyarakat
loading...
A
A
A
Insentif Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Kehadiran insentif, disebut Josua, dapat berpotensi positif pada pertumbuhan ekonomi, misalnya yang pertama, insentif untuk sektor rumah tangga dapat meringankan beban belanja sehingga bisa menjaga konsumsi yang menjadi pendorong utama PDB Indonesia.
“Kedua, kebijakan seperti insentif pajak dan program perlindungan sosial bagi UMKM membantu sektor ini bertahan dan berkembang. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional,” kata Josua.
Ketiga, lanjutnya, perbaikan dalam penyaluran subsidi energi untuk kelompok miskin dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Penghematan anggaran dari subsidi yang lebih efisien dapat dialokasikan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Keempat, pengalihan anggaran subsidi energi ke infrastruktur dan sektor industri padat karya menciptakan multiplier effect, seperti peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.
Josua menjelaskan, keberhasilan stimulus dan insentif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan ketepatan sasaran, alokasi anggaran yang efisien, dan pengelolaan risiko eksternal turut menjadi faktor pendukung di antaranya. Sebaliknya, melalui strategi yang tepat insentif bisa menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan strategi yang tepat, insentif ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan paket stimulus dengan mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan kelompok menengah ke bawah. Hal tersebut guna menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian. Bahkan, proyeksi angka insentif kenaikan tarif PPN 12 persen disebut lebih besar dari 2020 saat menghadapi pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mendesain paket stimulus ini telah mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bantuannya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menerima dan mendengar berbagai masukan guna memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan.
“Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan, dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong,” tuturnya.
Kehadiran insentif, disebut Josua, dapat berpotensi positif pada pertumbuhan ekonomi, misalnya yang pertama, insentif untuk sektor rumah tangga dapat meringankan beban belanja sehingga bisa menjaga konsumsi yang menjadi pendorong utama PDB Indonesia.
“Kedua, kebijakan seperti insentif pajak dan program perlindungan sosial bagi UMKM membantu sektor ini bertahan dan berkembang. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional,” kata Josua.
Ketiga, lanjutnya, perbaikan dalam penyaluran subsidi energi untuk kelompok miskin dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Penghematan anggaran dari subsidi yang lebih efisien dapat dialokasikan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Keempat, pengalihan anggaran subsidi energi ke infrastruktur dan sektor industri padat karya menciptakan multiplier effect, seperti peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.
Josua menjelaskan, keberhasilan stimulus dan insentif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan ketepatan sasaran, alokasi anggaran yang efisien, dan pengelolaan risiko eksternal turut menjadi faktor pendukung di antaranya. Sebaliknya, melalui strategi yang tepat insentif bisa menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan strategi yang tepat, insentif ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan paket stimulus dengan mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan kelompok menengah ke bawah. Hal tersebut guna menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian. Bahkan, proyeksi angka insentif kenaikan tarif PPN 12 persen disebut lebih besar dari 2020 saat menghadapi pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mendesain paket stimulus ini telah mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bantuannya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menerima dan mendengar berbagai masukan guna memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan.
“Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan, dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong,” tuturnya.