Rencana Prabowo Perluas Kebun Sawit Perlu Dikawal Bersama, 17 Juta Petani Beri Dukungan
Senin, 06 Januari 2025 - 08:15 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, strategi ekstensifikasi atau menambah luas lahan sawit. Menurut dia, harapan ini sangat terbuka luas mengingat hutan Indonesia masih jauh lebih luas di atas standar minimun (hutan vs non hutan).
"Namun kami menyarankan lebih mengoptimalkan tanah terdegradasi atau terlantar, eks pertambangan atau klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan sebagaimana rekomendasi hasil riset Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2023," jelasnya.
Terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), kata Gulat, terdapat lima poin yang perlu dijalankan segera untuk mendukung arahan Presiden Prabowo tersebut. Pertama, Indonesia harus merevisi regulasi yang negatif terhadap sawit. Salah satunya menerbitkan regulasi bahwa sawit eksisting tertanam jelas, sehingga tidak lagi dipermasalahkan oleh Kementerian Kehutanan.
Kedua, mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden. Selain untuk melawan politik dagang selama ini, yang paling utama adalah mendukung pemasukan negara dari sawit agar terus meningkat. Ketiga, memajukan dan mendorong koperasi petani untuk masuk ke lini UMKM industri hilir sawit.
Keempat, melakukan pengawalan secara progresif program Mandatori Energi Hijau. Kelima, memberlakukan regulasi bahwa kebun sawit rakyat yang produktivitasnya di bawah 1,2 ton TBS/ha/bln dan rendemennya di bawah 22 persen wajib PSR dibiayai oleh Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Juga: Perkebunan Sawit Rakyat Berperan Sukseskan Mandatori Biodiesel B50
"Tentu juga harus didukung melalui relaksasi (penyederhanaan) persyaratan PSR dengan segala keterbatasan petani sawit. Demikian juga dengan Kebun sawit korporasi yang produktivitasnya rendah supaya wajib diremajakan, tentu dengan pendanaan internal korporasi tersebut," tandasnya.
"Namun kami menyarankan lebih mengoptimalkan tanah terdegradasi atau terlantar, eks pertambangan atau klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan sebagaimana rekomendasi hasil riset Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2023," jelasnya.
Terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), kata Gulat, terdapat lima poin yang perlu dijalankan segera untuk mendukung arahan Presiden Prabowo tersebut. Pertama, Indonesia harus merevisi regulasi yang negatif terhadap sawit. Salah satunya menerbitkan regulasi bahwa sawit eksisting tertanam jelas, sehingga tidak lagi dipermasalahkan oleh Kementerian Kehutanan.
Kedua, mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden. Selain untuk melawan politik dagang selama ini, yang paling utama adalah mendukung pemasukan negara dari sawit agar terus meningkat. Ketiga, memajukan dan mendorong koperasi petani untuk masuk ke lini UMKM industri hilir sawit.
Keempat, melakukan pengawalan secara progresif program Mandatori Energi Hijau. Kelima, memberlakukan regulasi bahwa kebun sawit rakyat yang produktivitasnya di bawah 1,2 ton TBS/ha/bln dan rendemennya di bawah 22 persen wajib PSR dibiayai oleh Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Juga: Perkebunan Sawit Rakyat Berperan Sukseskan Mandatori Biodiesel B50
"Tentu juga harus didukung melalui relaksasi (penyederhanaan) persyaratan PSR dengan segala keterbatasan petani sawit. Demikian juga dengan Kebun sawit korporasi yang produktivitasnya rendah supaya wajib diremajakan, tentu dengan pendanaan internal korporasi tersebut," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
