Eropa Cari Cara Lepaskan Aset Beku Rusia Rp4.565 Triliun
loading...
Uni Eropa sedang mencari cara untuk mencairkan aset Rusia yang dibekukan untuk memberikan dukungan kepada Ukraina. FOTO/iStock
A
A
A
JAKARTA - Uni Eropa (UE) sedang mencari cara untuk mencairkan USD280 miliar atau setara Rp4.565 triliun aset yang dibekukan dari Bank Sentral Rusia. Alasannya untuk memberikan dukungan finansial dan militer kepada Ukraina di tengah tanda-tanda Amerika Serikat (AS) akan memangkas bantuannya, Bloomberg melaporkan.
Menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan ini, para pejabat Uni Eropa sedang mendiskusikan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk Komisi Klaim Internasional yang direncanakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada Ukraina. Aset-aset tersebut dapat disita jika Moskow menolak untuk membayar ganti rugi.
Para pembicara mengklarifikasi bahwa jumlah dana yang disita akan dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran Rusia atas kerusakan yang disebabkan oleh Ukraina sebagai bagian dari kemungkinan perjanjian damai.
Kepala Kementerian Ekonomi dan Layanan Keuangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis dan Maria Luís Albuquerque mengatakan blok tersebut harus mengeksplorasi semua opsi yang memungkinkan untuk membantu Ukraina, termasuk penyitaan aset-aset Bank Sentral Rusia.
Opsi lain yang sedang didiskusikan adalah Uni Eropa mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyita aset-aset negara sebagai kompensasi atas kehancuran infrastruktur energi Ukraina. Mereka sedang memeriksa apakah keputusan Mahkamah Pidana Internasional mengenai masalah ini dan kebrutalan serangan-serangan tersebut dapat membenarkan tindakan di bawah hukum pidana Uni Eropa.
Pada saat yang sama, proposal untuk penyitaan aset secara penuh telah ditolak oleh negara-negara anggota, termasuk Jerman dan Perancis. Khususnya, karena konsekuensi hukum dan ekonomi yang dapat ditimbulkannya, serta bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi peran internasional euro.
Surat kabar tersebut selanjutnya mengatakan bahwa layanan diplomatik Uni Eropa dan beberapa negara anggota telah mempelajari apakah keputusan pengadilan akan diperlukan sebagai dasar hukum untuk menyita aset yang dibekukan atau apakah perhitungan ganti rugi sudah cukup. Bank Sentral Eropa telah menyatakan keprihatinannya mengenai ide tersebut.
Proposal-proposal tersebut diperumit oleh fakta bahwa G7 telah menggunakan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai pinjaman sebesar USD50 miliar ke Ukraina. Komisi Eropa dilaporkan telah mengatakan kepada para duta besar Uni Eropa minggu ini bahwa negosiasi mengenai pembentukan Komisi Klaim Internasional akan dimulai pada tanggal 24 Maret.
Komisi tersebut juga menambahkan bahwa organisasi baru ini akan dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri pada hari Senin, 24 Februari. Komisi baru ini akan ditugaskan untuk menilai klaim kerusakan dan menentukan jumlah pasti yang harus dibayarkan. "Tidak akan ada keadilan tanpa kompensasi. Rusia harus bertanggung jawab atas agresinya, dan ia harus membayar," ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan ini.
Menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan ini, para pejabat Uni Eropa sedang mendiskusikan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk Komisi Klaim Internasional yang direncanakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada Ukraina. Aset-aset tersebut dapat disita jika Moskow menolak untuk membayar ganti rugi.
Para pembicara mengklarifikasi bahwa jumlah dana yang disita akan dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran Rusia atas kerusakan yang disebabkan oleh Ukraina sebagai bagian dari kemungkinan perjanjian damai.
Kepala Kementerian Ekonomi dan Layanan Keuangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis dan Maria Luís Albuquerque mengatakan blok tersebut harus mengeksplorasi semua opsi yang memungkinkan untuk membantu Ukraina, termasuk penyitaan aset-aset Bank Sentral Rusia.
Opsi lain yang sedang didiskusikan adalah Uni Eropa mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyita aset-aset negara sebagai kompensasi atas kehancuran infrastruktur energi Ukraina. Mereka sedang memeriksa apakah keputusan Mahkamah Pidana Internasional mengenai masalah ini dan kebrutalan serangan-serangan tersebut dapat membenarkan tindakan di bawah hukum pidana Uni Eropa.
Pada saat yang sama, proposal untuk penyitaan aset secara penuh telah ditolak oleh negara-negara anggota, termasuk Jerman dan Perancis. Khususnya, karena konsekuensi hukum dan ekonomi yang dapat ditimbulkannya, serta bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi peran internasional euro.
Surat kabar tersebut selanjutnya mengatakan bahwa layanan diplomatik Uni Eropa dan beberapa negara anggota telah mempelajari apakah keputusan pengadilan akan diperlukan sebagai dasar hukum untuk menyita aset yang dibekukan atau apakah perhitungan ganti rugi sudah cukup. Bank Sentral Eropa telah menyatakan keprihatinannya mengenai ide tersebut.
Proposal-proposal tersebut diperumit oleh fakta bahwa G7 telah menggunakan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai pinjaman sebesar USD50 miliar ke Ukraina. Komisi Eropa dilaporkan telah mengatakan kepada para duta besar Uni Eropa minggu ini bahwa negosiasi mengenai pembentukan Komisi Klaim Internasional akan dimulai pada tanggal 24 Maret.
Komisi tersebut juga menambahkan bahwa organisasi baru ini akan dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri pada hari Senin, 24 Februari. Komisi baru ini akan ditugaskan untuk menilai klaim kerusakan dan menentukan jumlah pasti yang harus dibayarkan. "Tidak akan ada keadilan tanpa kompensasi. Rusia harus bertanggung jawab atas agresinya, dan ia harus membayar," ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan ini.
Lihat Juga :
