UMKM Jadi Tumpuan Menggerakkan Ekonomi

JAKARTA - Penyaluran dana bantuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi corona (Covid-19) terus didorong agar bisa kembali membangkitkan aktivitas ekonomi. Sektor ini menjadi salah satu tumpuan karena merupakan kontributor utama perekonomian yang menyerap separuh tenaga kerja secara nasional.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (Menkop dan UKM) Teten Masduki menyatakan penyerapan dana bantuan untuk UMKM yang terdampak Covid-19 sudah mencapai 61%. Realisasi penyaluran anggaran tersebut dipercepat karena banyak pengusaha mikro yang belum pernah mengajukan kredit ke perbankan, sedangkan modal mereka tergerus untuk konsumsi sehari-hari. (Baca: Usai Diperika Dewan pengaas KPK, Firli Bahuri Memilih Bungkam)

“Sejak di-launching 18 Agustus lalu kita perlu percepat. Kalau tidak segera diberi hibah, mereka akan semakin sulit berusaha lagi,” kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual bertema “Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” kemarin di Jakarta.

Seperti diketahui, bantuan yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut diberikan kepada 12 juta pelaku usaha. Adapun besarannya adalah Rp2,4 juta per orang.

“Sumber daya pemerintah diarahkan ke UMKM dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan akibat Covid-19,” katanya.

Teten menambahkan, pada tahap awal pemerintah menyiapkan dana Rp22 triliun dan akan disalurkan hingga September 2020. Jika ada anggaran yang tersisa, Kementerian Koperasi dan UKM akan menambah 3 juta pelaku UMKM lagi. Namun hanya UMKM yang masih bertahan yang dibantu dengan syarat usahanya masih berproduksi dan ada permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pemerintah akan mendukung habis-habisan pelaku UMKM yang bisnisnya masih berjalan. Yang sudah tidak bisa bertahan, mereka masuk masyarakat miskin baru. Mereka didorong untuk masuk program bansos. Kalau dikasih (bantuan) ke perbankan, ini nanti macet malah memberatkan mereka,” tuturnya.

Menurut Teten, upaya menghidupkan UMKM bukan hanya dengan menyuntikkan dana segar, tetapi juga harus menyiapkan pasarnya. Maka yang bisa diharapkan membeli barang-barang dari pelaku usaha adalah pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Beberapa komoditas sudah tidak terserap pasar. Misalnya ikan hasil tangkapan nelayan, jagung, kopi, dan ayam,” ucapnya. (Baca juga: Memanas, Rusia Bakal Gelar Latihan di Laut Mediterania)

Kendati sudah terserap, menurut Teten, ada masalah lain yang dihadapi pelaku usaha karena mereka ternyata tidak memiliki gudang untuk menyimpan selama barang belum laku dijual. Merespons hal tersebut, pihaknya melakukan kerja sama dengan BUMN di bidang pangan untuk menyerap produk dari nelayan dan petani kopi tersebut. Dengan demikian ikan hasil tangkapan bisa disimpan di gudang berpendingin milik PT Perikanan Nusantara (Perinus).

BUMN, menurut Teten, juga sedang mengembangkan pasar digital untuk produk UMKM . Selain itu kementerian pimpinan Erick Thohir itu diminta membelanjakan anggaran yang di bawah Rp14 miliar ke UMKM.

“Presiden meminta lembaga-lembaga membeli produk UMKM. Ada Rp307 triliun untuk membeli produk UMKM," paparnya.

Kesehatan Terkendali, Ekonomi Jalan

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, krisis ekonomi saat ini berbeda dengan krisis sebelum-sebelumnya. Pandemi korona membuat seluruh aktivitas dibatasi, padahal sebagian besar transaksi ekonomi masih tatap muka.

“Sehebat apa pun sistem virtual belum bisa menggantikan kontak fisik. Sehebat apa pun bikin e-commerce, orang Indonesia kalau belanja harus ke pasar,” terangnya. (Baca juga: Jeli, Cara Selebriti Manfaatkan Tiktok untuk Publikasi)

Mantan Dirut Bank Mandiri itu menegaskan, prioritas utama pemerintah tetap menyelesaikan masalah pada sektor kesehatan. Saat ini masyarakat belum sepenuhnya aman untuk melakukan aktivitas. Stimulus ekonomi saat ini hanya untuk membantu selama masalah kesehatan belum selesai.

Dia menambahkan, Satgas PEN punya tiga prioritas. Pertama, Indonesia sehat. Pemerintah berusaha keras membuat masyarakat aman dari Covid-19 dan melakukan reformasi layanan kesehatan. Kedua, Indonesia bekerja yang memprioritaskan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Ketiga, Indonesia tumbuh dengan prioritas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

“Tranformasi sifatnya long term dan lebih fundamental. Kita akan keluarkan uang yang cukup banyak selama Covid-19. Jangan sampai habis begitu saja, tapi harus bisa membangun Indonesia,” ucap Budi.

Pemerintah memiliki enam program utama untuk menangani pagebluk korona dan pemulihan ekonomi. Semua itu disokong dana Rp695 triliun. Perinciannya, kesehatan Rp87,55, insentif usaha Rp120,61, perlindungan sosial Rp204,95, UMKM Rp123,46, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,05, dan pembiayaan korporasi Rp53,60. (Baca juga: 5 Camilan Malam yang Enak, juga Menyehatkan)

Budi memaparkan, Satgas PEN mengendalikan empat program terakhir dengan total anggaran sekitar Rp480 triliun. Dana perlindungan sosial digunakan untuk menyasar sekitar 29 juta keluarga miskin atau 120 juta orang. Selain itu ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan nilai bantuan Rp600.000–1.200.000 per keluarga.

Sejak pandemi korona merebak, pemerintah mengerahkan bantuan dengan berbagai varian seperti Kartu Sembako untuk 20 juta orang miskin, Kartu Prakerja, dan bantuan tunai untuk warga Jabodetabek. Seluruh bantuan itu menjangkau 120 juta masyarakat Indonesia. “Total pencapaian Rp190 triliun dari Rp480 triliun sudah disalurkan,” ucapnya.

Bukan tanpa alasan pemerintah bergerak serbacepat. Pemerintah berusaha menahan kontraksi ekonomi lebih dalam pada kuartal III ini. Pada kuartal II/2020, ekonomi Indonesia minus 5,32%. Budi mengungkapkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun lalu sekitar Rp14.500 triliun atau Rp3.600 triliun per kuartal.

Menurutnya, penurunan PDB 5,32% pada kuartal II/2020 jika dikonversi sekitar Rp180 triliun. Karena itu untuk menggantinya pemerintah berusaha mengeluarkan anggaran sejak Juli hingga September melalui berbagi program agar pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif.

“Anggaran yang besar itu disalurkan secepat mungkin seperti di tempat Pak Teten,” ucapnya. (Lihat videonya: Pekerja Diduga Lalai Dua Bangunan Ruko Roboh)

Sementara itu Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari mengatakan, dalam program bantuan untuk UMKM , BRI berfungsi sebagai pengusul dan penyalur. BRI selama ini dikenal memiliki jaringan hingga tingkat desa sehingga memiliki data mitra UMKM. Data itu dilihat dari penabung di BRI yang saldonya tidak lebih dari Rp2 juta dan berstatus pedagang kecil. Data tersebut kemudian dikirim ke pusat untuk divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Tugas kami lagi mendistribusikan bantuan yang sudah disetujui Kemenkop. Itu langsung ke rekening masing-masing. Utuh, tidak ada pemungutan biaya. Peran BRI sebagai penyalur, kami punya unit kerja yang tersebar (di seluruh Indonesia),” katanya. (Fahmi W Bahtiar)