Kirim Keuntungan dari Aset Beku Rusia Rp4.882 Triliun ke Ukraina, Uni Eropa Digugat
Sabtu, 30 Agustus 2025 - 09:57 WIB
loading...
Uni Eropa (UE) digugat atas atas keputusannya menggunakan aset beku Rusia untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Kebijakan tersebut diambil meskipun ada penolakan dari Budapest, dan beberapa negara lainnya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Uni Eropa (UE) digugat oleh Hungaria atas atas keputusannya menggunakan aset beku Rusia untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Kebijakan tersebut diambil meskipun ada penolakan dari Budapest, dan beberapa negara lainnya.
Seperti diketahui negara- negara Barat membekukan aset Rusia dengan nilai sekitar USD300 miliar atau setara Rp4.882 triliun (dengan kurs Rp16.276 per USD) setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sedangkan 200 miliar euro di antaranya dipegang oleh lembaga kliring yang berbasis di Brussel, Euroclear.
Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dalam bentuk bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina. Gugatan dari Budapest menargetkan keputusan Dewan Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan tersebut untuk bantuan militer.
Baca Juga: UE Serahkan Rp169 T ke Ukraina dari Uang Beku Rusia, Rusaknya Kepercayaan Sistem Keuangan Barat
Gugatan hukum ini menentang kebijakan Dewan Eropa tahun lalu yang menyalurkan bantuan militer ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF), dimana biaya negara-negara yang mengirimkan senjata ke Kiev bakal diganti.
Diberlakukan pada bulan Februari, langkah ini mengarahkan 99,7% dari bunga yang dihasilkan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan ke Ukraina, memberikan estimasi USD3,5 hingga USD5,8 miliar per tahun.
Dalam kasus yang pertama kali diajukan ke Pengadilan Uni Eropa dan kemudian dipindahkan ke Pengadilan Umum, Hungaria meminta untuk "membatalkan keputusan... tentang pengalokasian dana untuk langkah-langkah bantuan dalam menyediakan dukungan militer kepada Angkatan Bersenjata Ukraina" dan agar "memerintahkan tergugat untuk menanggung biaya."
Budapest berpendapat bahwa EPF bertindak ilegal dengan mengabaikan keputusan veto, dengan alasan bahwa Hungaria bukan merupakan "negara anggota yang menyumbang."
"Akibatnya, prinsip kesetaraan antar Negara Anggota dan prinsip fungsi demokratis Uni Eropa telah dilanggar karena sebuah Negara Anggota diusir, tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum, dari hak suaranya," kata pengajuan tersebut.
Hungaria menentang dukungan tanpa syarat blok Eropa untuk Kiev dan lebih memilih pembicaraan damai daripada melanjutkan pertempuran. Budapest telah berulang kali menggunakan vetonya untuk memblokir bantuan keuangan dan militer dari UE, termasuk paket sengketa sebesar 50 miliar europada akhir 2023. Kebuntuan ini telah mendorong anggota UE lainnya untuk mencari cara menghindari perlawanan Budapest.
Baca Juga: Eropa Lepas Aset Beku Rusia Rp55,1 Triliun, Investor Barat Kecipratan
Sementara itu Moskow mengecam pembekuan aset tersebut dengan menggambarkannya sebagai tindakan "perampokan" dan pelanggaran hukum internasional. Rusia memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak negatif bagi Barat.
Pejabat tinggi Kremlin, Maksim Oreshkin mengatakan, bahwa pembekuan itu telah merusak kepercayaan pada keuangan Barat. Sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengingatkan bahwa penyitaan aset akan mempercepat pergeseran global menuju sistem pembayaran alternatif.
Seperti diketahui negara- negara Barat membekukan aset Rusia dengan nilai sekitar USD300 miliar atau setara Rp4.882 triliun (dengan kurs Rp16.276 per USD) setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sedangkan 200 miliar euro di antaranya dipegang oleh lembaga kliring yang berbasis di Brussel, Euroclear.
Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dalam bentuk bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina. Gugatan dari Budapest menargetkan keputusan Dewan Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan tersebut untuk bantuan militer.
Baca Juga: UE Serahkan Rp169 T ke Ukraina dari Uang Beku Rusia, Rusaknya Kepercayaan Sistem Keuangan Barat
Gugatan hukum ini menentang kebijakan Dewan Eropa tahun lalu yang menyalurkan bantuan militer ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF), dimana biaya negara-negara yang mengirimkan senjata ke Kiev bakal diganti.
Diberlakukan pada bulan Februari, langkah ini mengarahkan 99,7% dari bunga yang dihasilkan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan ke Ukraina, memberikan estimasi USD3,5 hingga USD5,8 miliar per tahun.
Dalam kasus yang pertama kali diajukan ke Pengadilan Uni Eropa dan kemudian dipindahkan ke Pengadilan Umum, Hungaria meminta untuk "membatalkan keputusan... tentang pengalokasian dana untuk langkah-langkah bantuan dalam menyediakan dukungan militer kepada Angkatan Bersenjata Ukraina" dan agar "memerintahkan tergugat untuk menanggung biaya."
Budapest berpendapat bahwa EPF bertindak ilegal dengan mengabaikan keputusan veto, dengan alasan bahwa Hungaria bukan merupakan "negara anggota yang menyumbang."
"Akibatnya, prinsip kesetaraan antar Negara Anggota dan prinsip fungsi demokratis Uni Eropa telah dilanggar karena sebuah Negara Anggota diusir, tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum, dari hak suaranya," kata pengajuan tersebut.
Hungaria menentang dukungan tanpa syarat blok Eropa untuk Kiev dan lebih memilih pembicaraan damai daripada melanjutkan pertempuran. Budapest telah berulang kali menggunakan vetonya untuk memblokir bantuan keuangan dan militer dari UE, termasuk paket sengketa sebesar 50 miliar europada akhir 2023. Kebuntuan ini telah mendorong anggota UE lainnya untuk mencari cara menghindari perlawanan Budapest.
Baca Juga: Eropa Lepas Aset Beku Rusia Rp55,1 Triliun, Investor Barat Kecipratan
Sementara itu Moskow mengecam pembekuan aset tersebut dengan menggambarkannya sebagai tindakan "perampokan" dan pelanggaran hukum internasional. Rusia memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak negatif bagi Barat.
Pejabat tinggi Kremlin, Maksim Oreshkin mengatakan, bahwa pembekuan itu telah merusak kepercayaan pada keuangan Barat. Sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengingatkan bahwa penyitaan aset akan mempercepat pergeseran global menuju sistem pembayaran alternatif.
(akr)
Lihat Juga :
