PSBB Nongol Lagi, Pengusaha Sebut Rusak Program Stimulus Pemerintah
loading...
Gapmmi menilai penerapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang mulai berlaku Senin depan, akan merusak program ekonomi yang disusun pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menilai penerapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang mulai berlaku Senin depan, akan merusak program stimulus ekonomi yang disusun pemerintah. Salah satunya terkait peningkatan daya beli masyarakat.
(Baca Juga: Rem Darurat PSBB Jilid II Diinjak Mulai Senin, Pak Anies Sudah Siap Belum? )
"Pemerintah sudah memberikan stimulus mulai dari BLT, subsidi gaji, kartu pra kerja dan bansos untuk meningkatkan daya beli. Kalo ini disetop lagi kan ini sudah di luar dari program pemerintah pusat," ujar Adhi di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Sambung dia menjelaskan, pada kuartal II lalu, ketika PSBB dilakukan membuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri mamin hanya sekitar 0,22%. Untuk itu, pihaknya tidak ingin hal ini terjadi lagi karena dampaknya bisa saja lebih parah.
"Adanya PSBB membuat permintaan menurun, hal ini tak hanya akan berdampak pada ekonomi tapi juga sosial. Kami minta pemprov DKI untuk mengkaji kembali PSBB-nya" jelasnya.
(Baca Juga: Sindir PSBB Total Ala Anies, Pengusaha: Jangan Sebentar Ini, Sebentar Itu )
Sementara itu Adhi sebelumnya mengungkapkan,bahwa yang dibutuhkan pelaku usaha dalam kondisi seperti ini adalah kepastian berusaha. "Koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah tidak jelas membuat kepastian berusaha menjadi jelek," ungkapnya
(Baca Juga: Rem Darurat PSBB Jilid II Diinjak Mulai Senin, Pak Anies Sudah Siap Belum? )
"Pemerintah sudah memberikan stimulus mulai dari BLT, subsidi gaji, kartu pra kerja dan bansos untuk meningkatkan daya beli. Kalo ini disetop lagi kan ini sudah di luar dari program pemerintah pusat," ujar Adhi di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Sambung dia menjelaskan, pada kuartal II lalu, ketika PSBB dilakukan membuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri mamin hanya sekitar 0,22%. Untuk itu, pihaknya tidak ingin hal ini terjadi lagi karena dampaknya bisa saja lebih parah.
"Adanya PSBB membuat permintaan menurun, hal ini tak hanya akan berdampak pada ekonomi tapi juga sosial. Kami minta pemprov DKI untuk mengkaji kembali PSBB-nya" jelasnya.
(Baca Juga: Sindir PSBB Total Ala Anies, Pengusaha: Jangan Sebentar Ini, Sebentar Itu )
Sementara itu Adhi sebelumnya mengungkapkan,bahwa yang dibutuhkan pelaku usaha dalam kondisi seperti ini adalah kepastian berusaha. "Koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah tidak jelas membuat kepastian berusaha menjadi jelek," ungkapnya
(akr)
Lihat Juga :
