Pandemi Belum Terkendali, Dunia Usaha Dukung Operasi Yustisi
Selasa, 15 September 2020 - 06:35 WIB
loading...
Petugas kepolisian sedang mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah menggelar operasi yustisi secara besar-besaran demi menegakkan aturan protokol kesehatan niscaya dilakukan demi menekan penyebaran virus Covid-19 . Langkah ini harus dilakukan mengingat rendahnya kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat, termasuk mengenakan masker saat masa transisi.
Dukungan ini di antaranya disampaikan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Mereka menegaskan akan patuh pada peraturan yang diterapkan dan berharap pandemi bisa segera berakhir sehingga bisnis bisa kembali berjalan normal. (Baca: Berikut Sebaran Kasus Corona di 34 Provinsi)
Hingga kemarin kasus Covid-19 di Tanah Air terus bertambah. Teranyar, kasus bertambah 3.141 kasus sehingga akumulasi total positif Covid-19 sebanyak 221.523 orang. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta kembali menjadi kontributor terbesar dengan 879 kasus, disusul Jawa Barat (203), Sulawesi Selatan (185), Jawa Tengah (171), Daerah Istimewa Aceh (153), dan Jawa Timur (143).
Wakil Ketua Kadin Bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat menegaskan di masa adaptasi kebiasaan baru para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penerapan protokol kesehatan. Langkah tersebut sudah menjadi bagian risiko bisnis dan harus dilakukan demi kenyaman dan keamanan pekerja, mitra, dan pembeli.
“Kami sadar kesehatan yang paling utama, terutama pekerja. Kami selalu comply apa pun yang diaturkan dunia usaha. Kami juga enggak bisa full untuk kapasitas tempat duduk. Ini hanya bagian kecil. Seminggu sekali (tempat kerja) disemprot disinfektan,” ungkapnya.
Di sisi lain, para pelaku usaha juga harus patuh pada peraturan yang diterapkan karena ada ancaman sanksi yang berat. Dia menyebut sanksi itu mulai dari penutupan tempat usaha selama tiga hari, administrasi Rp50-150 juta, dan pencabutan izin usaha. “Ini akan membuat pelaku usaha berhati-hati dan patuh karena uang sebesar Rp50 juta terhitung besar,” tandasnya. (Baca juga: Sunan Giri Pendakwah Pertama di Bumi Kalimantan)
Dukungan ini di antaranya disampaikan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Mereka menegaskan akan patuh pada peraturan yang diterapkan dan berharap pandemi bisa segera berakhir sehingga bisnis bisa kembali berjalan normal. (Baca: Berikut Sebaran Kasus Corona di 34 Provinsi)
Hingga kemarin kasus Covid-19 di Tanah Air terus bertambah. Teranyar, kasus bertambah 3.141 kasus sehingga akumulasi total positif Covid-19 sebanyak 221.523 orang. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta kembali menjadi kontributor terbesar dengan 879 kasus, disusul Jawa Barat (203), Sulawesi Selatan (185), Jawa Tengah (171), Daerah Istimewa Aceh (153), dan Jawa Timur (143).
Wakil Ketua Kadin Bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat menegaskan di masa adaptasi kebiasaan baru para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penerapan protokol kesehatan. Langkah tersebut sudah menjadi bagian risiko bisnis dan harus dilakukan demi kenyaman dan keamanan pekerja, mitra, dan pembeli.
“Kami sadar kesehatan yang paling utama, terutama pekerja. Kami selalu comply apa pun yang diaturkan dunia usaha. Kami juga enggak bisa full untuk kapasitas tempat duduk. Ini hanya bagian kecil. Seminggu sekali (tempat kerja) disemprot disinfektan,” ungkapnya.
Di sisi lain, para pelaku usaha juga harus patuh pada peraturan yang diterapkan karena ada ancaman sanksi yang berat. Dia menyebut sanksi itu mulai dari penutupan tempat usaha selama tiga hari, administrasi Rp50-150 juta, dan pencabutan izin usaha. “Ini akan membuat pelaku usaha berhati-hati dan patuh karena uang sebesar Rp50 juta terhitung besar,” tandasnya. (Baca juga: Sunan Giri Pendakwah Pertama di Bumi Kalimantan)
Lihat Juga :
