Menangkap Peluang Relokasi Pabrik dari China dengan Permudah Investasi
loading...
Banyaknya industri yang hengkang dari China menjadi momentum untuk merebut hati para pemilik modal merelokasi pabriknya ke Indonesia. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berobsesi menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi . Berbagai kemudahan pun ditawarkan ke investor asing agar menanamkan modalnya ke Tanah Air.
Banyaknya industri yang hengkang dari China menjadi momentum untuk merebut hati para pemilik modal merelokasi pabriknya ke Indonesia. Memang, Indonesia harus bekerja keras meyakinkan investor yang selama ini lebih memilih Vietnam dalam merelokasi pabriknya dari China. (Baca: Sifat Malu Adalah Kunci dari Semua Kebaikan)
Pemerintah mengklaim telah membuahkan hasil. Sebagaimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga saat ini ada 143 pabrik yang siap relokasi ke Indonesia. Sebanyak 143 pabrik tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja 300.000 orang.
“Kita ingin menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi . Data dari BKPM terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual kemarin.
Menurut dia, yang serius merelokasi pabriknya ke Indonesia adalah Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hal ini akan terus bertambah seiring dengan perizinan investasi yang tidak lagi sulit di Indonesia.
Airlangga optimistis pandemi korona (Covid-19) ini memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara. Di antaranya rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara. Untuk itu peluang investasi juga bakal jadi fokus Indonesia dalam memulihkan ekonomi Indonesia.
“Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, guna menangkap peluang relokasi investasi dari China ke Asia Tenggara, pemerintah menyadari pentingnya investasi dan daya saing Indonesia,” jelasnya.
Untuk itu pemerintah fokus memperbaiki dan membangun ekosistem yang baik untuk menarik lebih banyak investasi. Salah satunya pembebasan lahan yang kerap dikeluhkan investor tidak lagi menjadi beban.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan investor tidak usah pusing dengan perizinan. “Jadi kita bisa bersaing dengan negara lain, para investor asing dan lokal yang ingin masuk sudah tidak perlu lagi pusing membebaskan tanah. Karena tanahnya sudah tersedia, langsung diurus BKPM, dan sudah disiapkan,” ujar Erick. (Baca juga: Ketika Tukang Gade Cari Utangan Buat Nambah Modal)
Dia mencontohkan dukungan pemerintah dalam menarik investasi tersebut terlihat dari masifnya pembangunan kawasan investasi di Batang, Jawa Tengah. Sepanjang 4.000 lahan dihubungkan langsung dengan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan sumber air.
“Supply chain dilakukan, tapi kita tidak mau jadi menara gading, tetap kita bangun ekosistem yang baik dengan swasta. Karena itu dalam penugasan kita banyak juga mendukung program yang harus dilakukan pembangunan kawasan industri Batang,” sebutnya.
Erick menambahkan, perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk menjamin masuknya investasi jangka panjang, terutama dalam masa pandemi saat ini.
Bahkan pemerintah berencana memberikan subsidi biaya sewa tanah selama 10 tahun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam skema tersebut para investor yang menggunakan KIT Batang tidak akan membayar sewa selama 10 tahun ke depan. Langkah itu sekaligus menjawab mahalnya tanah bagi industri di dalam negeri.
“Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free charge, nggak perlu menyewa 10 tahun. Kami percaya ini akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia,” ujar Menperin Agus. (Baca juga: Kasus Corona Terus Meningkat, Penerapan PSBB Dinilai Pilihan Bijak)
Dia menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan secara khusus KIT Batang. Kesiapan itu didasari penilaian sejumlah pihak bahwa kawasan tersebut layak digunakan sebagai investasi di sektor industri yang memiliki tingkat risiko rendah.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China. Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.
“Dulu tahun 2018–2019, tidak ada perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, semuanya ke Vietnam. Sekarang sudah 7, kemarin sudah diresmikan dan nantinya ada 17 perusahaan yang sudah 70–80% potensinya akan masuk,” ujar Bahlil.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan posisi Indonesia yang bakal menggantikan China sebagai negara tujuan investasi sangat mungkin terjadi. Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi dengan catatan membuka kemudahan selebar-lebarnya bagi investor. “Saya kira ini sangat memungkinkan, tetapi harus dibuka juga keran selebar-lebarnya selama itu tidak mengganggu kepentingan nasional. Saya kira bisa terwujud,” ucapnya. (Baca juga: Rusia Jual 100 Juta Vaksin Covid-19 ke India)
Dia berharap keran investasi untuk asing bisa dibuka pada realisasi RUU Cipta Kerja yang memberikan peluang dibukanya investasi untuk daftar prioritas. “Saya kira pengusaha sangat berharap melalui realisasi RUU Cipta Kerja yang mana ini sudah menyangkut perizinan, tenaga kerja, dan hambatan lain bagi investor yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Dia mencontohkan di dalam RUU Cipta Kerja, daftar negatif investasi (DNI) kini diubah menjadi list prioritas sehingga akan lebih fokus dan simpel bagi investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia. “Dengan list prioritas ini akan lebih simpel dan lebih kompetitif di mana tentu RUU ini juga menjaga kepentingan pengusaha lokal. Jadi kalau ditanya yang mau kita dorong ini ada di RUU Cipta Kerja karena lebih fokus,” ujar dia.
Dia menambahkan, kalangan pengusaha lokal juga tak perlu merasa khawatir tersaingi dengan masuknya investor asing. “Saya kira, kalau punya nilai tambah, akan positif bagi pengusaha lain. Kalau ini terlaksana, kita optimistis relokasi investasi dari China ke Indonesia bisa terealisasi,” katanya. (Baca juga: Tim Repsol Honda Suram Tanpa Marquez)
Sementara itu ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara sependapat bahwa Indonesia bakal menggantikan China sebagai negara tujuan investasi, tetapi tidak dalam waktu dekat. Menurut dia, pemerintah harus menyelesaikan persoalan sederhana bagi kalangan usaha mengenai kemudahan berusaha.
“Di dalamnya ada hambatan birokrasi, persoalan lahan, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kalau ini saja dituntaskan, baru kita bicara lebih jauh Indonesia menggantikan China sebagai negara tujuan investasi,” ujarnya.
Persoalan relokasi investasi dari China ke Indonesia, menurutnya, juga tidak seperti yang digemborkan pemerintah. “Karena masih ada Vietnam yang secara easy doing of business itu masih lebih baik dilihat oleh investor asing,” sebutnya. (Lihat videonya: Marion Jola Bikin Heboh karena Bra, Gisella Menyesal Bercerai)
Dia menambahkan, RUU Cipta Tenaga Kerja juga belum sepenuhnya memberikan solusi terhadap keran investasi asing di dalam negeri. “Karena masih banyak pertentangan juga. Apakah itu dari tenaga kerja, masyarakat desa yang terkait dengan kepemilikan lahan, dan sebagainya,” imbuhnya. (Rina Anggraeni/Suparjo Ramalan/Aditya Pratama/Ichsan Amin)
Banyaknya industri yang hengkang dari China menjadi momentum untuk merebut hati para pemilik modal merelokasi pabriknya ke Indonesia. Memang, Indonesia harus bekerja keras meyakinkan investor yang selama ini lebih memilih Vietnam dalam merelokasi pabriknya dari China. (Baca: Sifat Malu Adalah Kunci dari Semua Kebaikan)
Pemerintah mengklaim telah membuahkan hasil. Sebagaimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga saat ini ada 143 pabrik yang siap relokasi ke Indonesia. Sebanyak 143 pabrik tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja 300.000 orang.
“Kita ingin menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi . Data dari BKPM terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual kemarin.
Menurut dia, yang serius merelokasi pabriknya ke Indonesia adalah Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hal ini akan terus bertambah seiring dengan perizinan investasi yang tidak lagi sulit di Indonesia.
Airlangga optimistis pandemi korona (Covid-19) ini memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara. Di antaranya rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara. Untuk itu peluang investasi juga bakal jadi fokus Indonesia dalam memulihkan ekonomi Indonesia.
“Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, guna menangkap peluang relokasi investasi dari China ke Asia Tenggara, pemerintah menyadari pentingnya investasi dan daya saing Indonesia,” jelasnya.
Untuk itu pemerintah fokus memperbaiki dan membangun ekosistem yang baik untuk menarik lebih banyak investasi. Salah satunya pembebasan lahan yang kerap dikeluhkan investor tidak lagi menjadi beban.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan investor tidak usah pusing dengan perizinan. “Jadi kita bisa bersaing dengan negara lain, para investor asing dan lokal yang ingin masuk sudah tidak perlu lagi pusing membebaskan tanah. Karena tanahnya sudah tersedia, langsung diurus BKPM, dan sudah disiapkan,” ujar Erick. (Baca juga: Ketika Tukang Gade Cari Utangan Buat Nambah Modal)
Dia mencontohkan dukungan pemerintah dalam menarik investasi tersebut terlihat dari masifnya pembangunan kawasan investasi di Batang, Jawa Tengah. Sepanjang 4.000 lahan dihubungkan langsung dengan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan sumber air.
“Supply chain dilakukan, tapi kita tidak mau jadi menara gading, tetap kita bangun ekosistem yang baik dengan swasta. Karena itu dalam penugasan kita banyak juga mendukung program yang harus dilakukan pembangunan kawasan industri Batang,” sebutnya.
Erick menambahkan, perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk menjamin masuknya investasi jangka panjang, terutama dalam masa pandemi saat ini.
Bahkan pemerintah berencana memberikan subsidi biaya sewa tanah selama 10 tahun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam skema tersebut para investor yang menggunakan KIT Batang tidak akan membayar sewa selama 10 tahun ke depan. Langkah itu sekaligus menjawab mahalnya tanah bagi industri di dalam negeri.
“Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free charge, nggak perlu menyewa 10 tahun. Kami percaya ini akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia,” ujar Menperin Agus. (Baca juga: Kasus Corona Terus Meningkat, Penerapan PSBB Dinilai Pilihan Bijak)
Dia menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan secara khusus KIT Batang. Kesiapan itu didasari penilaian sejumlah pihak bahwa kawasan tersebut layak digunakan sebagai investasi di sektor industri yang memiliki tingkat risiko rendah.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China. Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.
“Dulu tahun 2018–2019, tidak ada perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, semuanya ke Vietnam. Sekarang sudah 7, kemarin sudah diresmikan dan nantinya ada 17 perusahaan yang sudah 70–80% potensinya akan masuk,” ujar Bahlil.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan posisi Indonesia yang bakal menggantikan China sebagai negara tujuan investasi sangat mungkin terjadi. Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi dengan catatan membuka kemudahan selebar-lebarnya bagi investor. “Saya kira ini sangat memungkinkan, tetapi harus dibuka juga keran selebar-lebarnya selama itu tidak mengganggu kepentingan nasional. Saya kira bisa terwujud,” ucapnya. (Baca juga: Rusia Jual 100 Juta Vaksin Covid-19 ke India)
Dia berharap keran investasi untuk asing bisa dibuka pada realisasi RUU Cipta Kerja yang memberikan peluang dibukanya investasi untuk daftar prioritas. “Saya kira pengusaha sangat berharap melalui realisasi RUU Cipta Kerja yang mana ini sudah menyangkut perizinan, tenaga kerja, dan hambatan lain bagi investor yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Dia mencontohkan di dalam RUU Cipta Kerja, daftar negatif investasi (DNI) kini diubah menjadi list prioritas sehingga akan lebih fokus dan simpel bagi investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia. “Dengan list prioritas ini akan lebih simpel dan lebih kompetitif di mana tentu RUU ini juga menjaga kepentingan pengusaha lokal. Jadi kalau ditanya yang mau kita dorong ini ada di RUU Cipta Kerja karena lebih fokus,” ujar dia.
Dia menambahkan, kalangan pengusaha lokal juga tak perlu merasa khawatir tersaingi dengan masuknya investor asing. “Saya kira, kalau punya nilai tambah, akan positif bagi pengusaha lain. Kalau ini terlaksana, kita optimistis relokasi investasi dari China ke Indonesia bisa terealisasi,” katanya. (Baca juga: Tim Repsol Honda Suram Tanpa Marquez)
Sementara itu ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara sependapat bahwa Indonesia bakal menggantikan China sebagai negara tujuan investasi, tetapi tidak dalam waktu dekat. Menurut dia, pemerintah harus menyelesaikan persoalan sederhana bagi kalangan usaha mengenai kemudahan berusaha.
“Di dalamnya ada hambatan birokrasi, persoalan lahan, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kalau ini saja dituntaskan, baru kita bicara lebih jauh Indonesia menggantikan China sebagai negara tujuan investasi,” ujarnya.
Persoalan relokasi investasi dari China ke Indonesia, menurutnya, juga tidak seperti yang digemborkan pemerintah. “Karena masih ada Vietnam yang secara easy doing of business itu masih lebih baik dilihat oleh investor asing,” sebutnya. (Lihat videonya: Marion Jola Bikin Heboh karena Bra, Gisella Menyesal Bercerai)
Dia menambahkan, RUU Cipta Tenaga Kerja juga belum sepenuhnya memberikan solusi terhadap keran investasi asing di dalam negeri. “Karena masih banyak pertentangan juga. Apakah itu dari tenaga kerja, masyarakat desa yang terkait dengan kepemilikan lahan, dan sebagainya,” imbuhnya. (Rina Anggraeni/Suparjo Ramalan/Aditya Pratama/Ichsan Amin)
(ysw)
Explore More