Penyakit Lama di Daerah, Lebih Lama dari Covid-19: Dananya Sering Mengendap
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali menyoroti dana daerah yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah segera merealisasikan dana yang mengendap tersebut. Lantaran dana yang mengendap cukup tinggi jumlahnya.
"Output masih kita pantau terus. Kita enggak mau dana transfer berhenti di rekening daerah," ujar Sri Mulyani dalam agenda APBN Kita, Senin (19/10/2020). ( Baca juga:Tekanan Ekonomi Global Mulai Reda, Sri Mulyani: Risiko Tetap Sama )
Dia mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah segera membelanjakan dana tersebut untuk pemulihan ekonomi setelah terdampak virus Covid-19 .
"Terlihat jumlah dana perbankan daerah masing tinggi. Kita berharap pemda bisa mengakselerasi dananya untuk pemulihan ekonomi. Ini dikejar kuartal IV nanti," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan, kini masih ada Rp239,5 triliun dana mengendap di rekening daerah. Jumlah ini bertambah secara bulanan, meski menurun secara tahunan.
"Terkait dengan saldo kas di perbankan daerah yang ada pada bulan September ini, jumlahnya adalah Rp239,5 triliun. Ini meningkat pada bulan sebelumnya, yaitu naik Rp12,4 triliun," tukasnya.
Sementara itu realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai dengan September 2020 mencapai Rp629,70 triliun atau 82,43% dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp572,03 triliun (82,58%) dan dana desa Rp57,67 triliun (81,01%).
Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari dana perimbangan Rp540,29 triliun (82,69 %), dana insentif daerah Rp16,02 triliun (86,59%), serta dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY Rp15,72 triliun (75,32%).
Capaian realisasi TKDD sampai dengan September 2020 lebih tinggi sekitar Rp34,36 triliun atau 5,77% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. ( Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot )
Secara umum hal ini disebabkan karena penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi TKD sampai dengan September 2020 lebih tinggi Rp20,70 triliun atau sekitar 3,75% bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019.
"Output masih kita pantau terus. Kita enggak mau dana transfer berhenti di rekening daerah," ujar Sri Mulyani dalam agenda APBN Kita, Senin (19/10/2020). ( Baca juga:Tekanan Ekonomi Global Mulai Reda, Sri Mulyani: Risiko Tetap Sama )
Dia mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah segera membelanjakan dana tersebut untuk pemulihan ekonomi setelah terdampak virus Covid-19 .
"Terlihat jumlah dana perbankan daerah masing tinggi. Kita berharap pemda bisa mengakselerasi dananya untuk pemulihan ekonomi. Ini dikejar kuartal IV nanti," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan, kini masih ada Rp239,5 triliun dana mengendap di rekening daerah. Jumlah ini bertambah secara bulanan, meski menurun secara tahunan.
"Terkait dengan saldo kas di perbankan daerah yang ada pada bulan September ini, jumlahnya adalah Rp239,5 triliun. Ini meningkat pada bulan sebelumnya, yaitu naik Rp12,4 triliun," tukasnya.
Sementara itu realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai dengan September 2020 mencapai Rp629,70 triliun atau 82,43% dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp572,03 triliun (82,58%) dan dana desa Rp57,67 triliun (81,01%).
Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari dana perimbangan Rp540,29 triliun (82,69 %), dana insentif daerah Rp16,02 triliun (86,59%), serta dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY Rp15,72 triliun (75,32%).
Capaian realisasi TKDD sampai dengan September 2020 lebih tinggi sekitar Rp34,36 triliun atau 5,77% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. ( Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot )
Secara umum hal ini disebabkan karena penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi TKD sampai dengan September 2020 lebih tinggi Rp20,70 triliun atau sekitar 3,75% bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019.
(uka)
Lihat Juga :
