Indonesia Resesi, Pengamat: Reshuffle Bukan Aib

JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei atas kinerja pemerintah mulia dari kinerja Presiden hingga dengan para Menteri. Dalam survei tersebut, IPO melihat masyarakat menginginkan adanya reshuffle karena tidak adanya koordinasi yang solid sehingga membuat perekonomian dapat membaik terlebih saat resesi sudah datang.

"Menurut saya reshuffle bukan sesuatu yang memalukan, bukan aib, kalau kondisinya adalah situasi tidak terjaga, performance tidak signifikan, tidak ada salahnya presiden mengganti orang yang lebih progresif. Terutama mereka yang tempatkan posisi strategis di ekonomi," kata Direktur Eksekutif Indonesia IPO, Dedi Kurnia Syah dalam polemik MNC Trijaya FM bertajuk 'Efek Resesi di Tengah Pandemi', Sabtu (7/11/2020).

(Baca Juga: Jubir Wapres: Tidak Perlu Panik dengan Resesi Ekonomi )

Ia menilai, masuknya Indonesia dalam jurang resesi, dikarenakan koordinasi yang kurang baik antara kementerian dalam sektor ekonomi. Akibatnya ekonomi nasional dua kali berturut-turut minus.

Menurutnya, hal ini bukan karena lemahnya pengawasan dari Presiden, namun tanggung jawab ada di Menko Perekonomian. Sebab, Menko Perekonomian merupakan wakil presiden dalam bidang ekonomi. "Artinya yang bertanggung jawab di tengah resesi harusnya Menko Perekonomian," papar Dedi.

(Baca Juga: Meski Resesi, Indonesia Bersama Dunia Menuju Tren Ekonomi Positif )

Sambung dia menerangkan, survey tersebut merekomendasikan para menteri yang harus direshuffle. Di antaranya Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian dan Menteri ATR/Kepala BPN.