Tekan Pengangguran, Kementerian PUPR Latih dan Berdayakan Putra Daerah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat kehilangan mata pencaharian, Kementerian PUPR turun langsung membantu masyarakat daerah. Caranya, dengan melatih dan memperkerjakan putera-putera daerah di berbagai proyek konstruksi melalui program Pelatihan Kompetensi Langsung Kerja (PKLK).
Salah satu program PKLK yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan dan uji sertifikasi di Kabupaten Toraja Utara, hasil kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, dengan menggandeng LPJK Provinsi Sulawesi Selatan.
Peserta pelatihan yang berjumlah 25 orang ini, sesuai dengan jumlah maksimal kegiatan pada masa pandemi covid-19, berasal dari masyarakat setempat di sekitar lokasi proyek pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao. Selanjutnya, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan uji sertifikasi akan dipekerjakan pada proyek tersebut.
"Diharapkan program PKLK ini mampu mengurangi angka pengangguran serta memberdayakan penduduk setempat untuk dapat ambil bagian dalam pembangunan konstruksi di daerahnya, sehingga tidak lagi hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri," ujar ketua pelaksana PKLK BJKW III dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Masuk Resesi, Lonjakan Pengangguran Jadi Kekhawatiran)
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama enam hari, mulai 9-14 November 2020 yang di didampingi oleh para instruktur profesional yang ahli di bidangnya yang berasal dari praktisi dan lembaga pelatihan terkemuka di Indonesia, serta dilanjutkan dengan uji sertifikasi pada Sabtu, 14 November 2020. Pemberian materi pelatihan cenderung langsung kepada praktik kerja di lapangan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) yang dapat menjangkau hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia.
PKLK merupakan sebuah terobosan baru Kementerian PUPR berupa program kegiatan yang membina dan melatih para calon-calon tenaga kerja potensial, khususnya penduduk setempat, untuk dididik dan dilatih agar dapat menguasai keterampilan kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar konstruksi. PKLK juga diharapkan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran dengan menyalurkan peserta pelatihan ke dunia kerja konstruksi.
Pembukaan kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Sekretaris Daerah, Rede Roni Bare beserta pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Toraja Utara, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III dan VI, Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan, PPK proyek kegiatan Pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao serta mitra kerja PT Sabar Jaya Pratama yang nantinya akan menampung para tenaga kerja yang telah dilatih ini untuk bekerja di proyek kegiatannya.
Dalam kesempatan itu juga ditandatangani naskah Kerja Sama Operasional (KSO) antara BJKW III Jakarta, Pemda Kabupaten Toraja Utara dan PT Sabar Jaya Pratama sebagai komitmen untuk dapat mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi.
Selain proyek kegiatan Pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pula beberapa proyek potensial yang diperkirakan membutuhkan pekerja konstruksi yang dapat disediakan melalui Program PKLK. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dua kegiatan PKLK yaitu Proyek Bendungan Meningting dan Kawasan Rehab Rekon Pascabencana Gempa. Selanjutnya akan menyusul kegiatan PKLK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP).
Pada proyek Bendungan Meninting, saat ini pekerjaan yang sedang dilakukan adalah tahap persiapan dengan fokus pembebasan lahan pada 2018 dan 2019. Sedangkan pada 2020 fokus pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan akses jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan pendukung lainnya yang banyak membutuhkan tenaga operator alat berat.
Sedangkan pada proyek KEK Pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP), saat ini progres pembangunan sirkuit pada tahap pengerukan dan penimbunan sehingga dibutuhkan operator alat berat. Untuk Kawasan Rehab Rekon Pascabencana Gempa terdapat 17 ribu rumah warga yang perlu dibangun dan membutuhkan tenaga kerja untuk tukang baja ringan dan tukang batu bata.
Selanjutnya, masih dalam tahun 2020 ini, BJKW III Jakarta akan bekerja sama dengan BJKW I Banda Aceh untuk mengadakan kegiatan serupa di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidie. Masyarakat setempat akan dilatih dan langsung dipekerjakan calon-calon tenaga kerja dengan jabatan kerja Perakit RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) pada pembangunan rumah layak huni bagi kaum Dhuafa Aceh serta para tukang bangunan umum di Proyek Strategis Nasional Bendungan Rukoh.
(Baca Juga: Kementerian PUPR Kembali Serap Padat Karya Tunai lewat Pamsimas)
Ke depan diharapkan pembinaan konstruksi, terutama pelatihan dan uji sertifikasi, jabatan kerjanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga dapat bersinergi dengan mitra kerja (BUMN dan BUMS) pelaksana konstruksi yang akan menampung para para calon tenaga kerja konstruksi yang telah dilatih.
"Pemerintah terus hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, terutama di situasi seperti saat ini, Pemerintah akan selalu melakukan upaya nyata agar di saat yang sama Pembangunan Infrastruktur tetap berjalan namun kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi," imbuh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Afriandi Pohan.
Salah satu program PKLK yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan dan uji sertifikasi di Kabupaten Toraja Utara, hasil kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, dengan menggandeng LPJK Provinsi Sulawesi Selatan.
Peserta pelatihan yang berjumlah 25 orang ini, sesuai dengan jumlah maksimal kegiatan pada masa pandemi covid-19, berasal dari masyarakat setempat di sekitar lokasi proyek pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao. Selanjutnya, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan uji sertifikasi akan dipekerjakan pada proyek tersebut.
"Diharapkan program PKLK ini mampu mengurangi angka pengangguran serta memberdayakan penduduk setempat untuk dapat ambil bagian dalam pembangunan konstruksi di daerahnya, sehingga tidak lagi hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri," ujar ketua pelaksana PKLK BJKW III dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Masuk Resesi, Lonjakan Pengangguran Jadi Kekhawatiran)
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama enam hari, mulai 9-14 November 2020 yang di didampingi oleh para instruktur profesional yang ahli di bidangnya yang berasal dari praktisi dan lembaga pelatihan terkemuka di Indonesia, serta dilanjutkan dengan uji sertifikasi pada Sabtu, 14 November 2020. Pemberian materi pelatihan cenderung langsung kepada praktik kerja di lapangan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) yang dapat menjangkau hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia.
PKLK merupakan sebuah terobosan baru Kementerian PUPR berupa program kegiatan yang membina dan melatih para calon-calon tenaga kerja potensial, khususnya penduduk setempat, untuk dididik dan dilatih agar dapat menguasai keterampilan kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar konstruksi. PKLK juga diharapkan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran dengan menyalurkan peserta pelatihan ke dunia kerja konstruksi.
Pembukaan kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Sekretaris Daerah, Rede Roni Bare beserta pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Toraja Utara, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III dan VI, Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan, PPK proyek kegiatan Pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao serta mitra kerja PT Sabar Jaya Pratama yang nantinya akan menampung para tenaga kerja yang telah dilatih ini untuk bekerja di proyek kegiatannya.
Dalam kesempatan itu juga ditandatangani naskah Kerja Sama Operasional (KSO) antara BJKW III Jakarta, Pemda Kabupaten Toraja Utara dan PT Sabar Jaya Pratama sebagai komitmen untuk dapat mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi.
Selain proyek kegiatan Pembangunan Jalan Poros Bua-Rantepao di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pula beberapa proyek potensial yang diperkirakan membutuhkan pekerja konstruksi yang dapat disediakan melalui Program PKLK. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dua kegiatan PKLK yaitu Proyek Bendungan Meningting dan Kawasan Rehab Rekon Pascabencana Gempa. Selanjutnya akan menyusul kegiatan PKLK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP).
Pada proyek Bendungan Meninting, saat ini pekerjaan yang sedang dilakukan adalah tahap persiapan dengan fokus pembebasan lahan pada 2018 dan 2019. Sedangkan pada 2020 fokus pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan akses jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan pendukung lainnya yang banyak membutuhkan tenaga operator alat berat.
Sedangkan pada proyek KEK Pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP), saat ini progres pembangunan sirkuit pada tahap pengerukan dan penimbunan sehingga dibutuhkan operator alat berat. Untuk Kawasan Rehab Rekon Pascabencana Gempa terdapat 17 ribu rumah warga yang perlu dibangun dan membutuhkan tenaga kerja untuk tukang baja ringan dan tukang batu bata.
Selanjutnya, masih dalam tahun 2020 ini, BJKW III Jakarta akan bekerja sama dengan BJKW I Banda Aceh untuk mengadakan kegiatan serupa di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidie. Masyarakat setempat akan dilatih dan langsung dipekerjakan calon-calon tenaga kerja dengan jabatan kerja Perakit RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) pada pembangunan rumah layak huni bagi kaum Dhuafa Aceh serta para tukang bangunan umum di Proyek Strategis Nasional Bendungan Rukoh.
(Baca Juga: Kementerian PUPR Kembali Serap Padat Karya Tunai lewat Pamsimas)
Ke depan diharapkan pembinaan konstruksi, terutama pelatihan dan uji sertifikasi, jabatan kerjanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga dapat bersinergi dengan mitra kerja (BUMN dan BUMS) pelaksana konstruksi yang akan menampung para para calon tenaga kerja konstruksi yang telah dilatih.
"Pemerintah terus hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, terutama di situasi seperti saat ini, Pemerintah akan selalu melakukan upaya nyata agar di saat yang sama Pembangunan Infrastruktur tetap berjalan namun kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi," imbuh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Afriandi Pohan.
(fai)