Vaksin Terdistribusi Akhir Tahun, Ekonomi Membaik Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 sehingga diharapkan akhir tahun ini proses vaksinasi sudah bisa dilakukan secara bertahap kepada masyarakat. Harapannya, jika pemberian vaksin bisa mulai dilakukan akhir 2020, perekonomian Indonesia sudah bisa kembali pulih tahun depan.

"Kemenkes sudah persiapakan bahkan aspek teknis untuk lakukan vaksinasi di 2021, bahkan dimulai sejak akhir tahun. Kondisi 2020 masih seperti itu, 2021 kita harap akan ada perbaikan yang signifikan," ujar Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hidayat Amir dalam diskusi virtual, Sabtu (14/11/2020).

(Baca Juga: Ekonomi Politik Vaksinasi Covid-19)

Sambil menunggu vaksin, lanjut dia, pemerintah juga akan terus menjaga agar perekonomian bisa stabil. Sehingga momen perbaikan ekonomi di kuartal III/2020 bisa terus berlanjut di kuartal IV dan tahun depan.

"Tahun 2020 kita masih ada harapan 2 bulan recovery membaik, tapi 2021 saya sampaikan, kita berharap memang vaksin menjadi antitesa, game changer Covid-19. Walaupun tentu kita tidak berharap vaksin akan mundur atau menjadi variabel baru yang tambah uncertainty, kita harap justru jadi obat yang timbulkan certainty dari Covid," jelasnya.

Untuk menangani pandemi Covid-19, otoritas fiskal juga telah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp356,5 triliun. "Kita tidak ingin penanganan Covid-19 terkendala anggaran. Kita lihat faktor yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penanganan Covid-19 tidak hanya Indonesia, juga Eropa," kata Hidayat.

(Baca Juga: Vaksin dari Pfizer Diklaim Efektif, Pemerintah Terbuka Jika Cocok)

Selain itu lanjut Hidayat, pemerintah juga tengah fokus dalam melakukan reformasi struktural. Langkah maju pun sudah dilakukan dengan pengesaha Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR beberapa waktu lalu.

"Agenda yang kita lakukan adalah reformasi struktural. Kita melihat semakin penting lakukan reformasi, sudah dimulai Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran juga sudah dimulai," jelasnya.