Bos BI Optimistis Ekonomi Tumbuh Positif di Kuartal IV
loading...
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan optimismenya terkait kondisi perekonomian Indonesia. Dirinya meyakini perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut.
"Insha Allah pertumbuhan ekonomi akan positif di kuartal IV/2020, dan meningkat menjadi 5% di 2021, lalu naik ke 6% dalam lima tahun mendatang," ujar Perry dalam West Java Investment Summit secara virtual, Senin (16/11/2020).
( )
Pertumbuhan tersebut, lanjut dia, didukung oleh perbaikan konsumsi, ekspor, dan investasi. Ditambah lagi, stabilitas ekonomi makro dan keuangan yang tetap terjaga.
"Nilai tukar Rupiah stabil dan cenderung menguat. Inflasi rendah, defisit transaksi berjalan menurun, dan sistem perbankan secara keseluruhan sehat," ungkapnya.
Perry juga menyampaikan bahwa sinergi koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat kuat dan erat antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun berbagai instansi dan lembaga.
Pemerintah sendiri sudah memberikan stimulus fiskal dalam jumlah besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.
"Dengan defisit fiskal 6,3% di tahun 2020 dan 5,7% di tahun 2021. Sebagian besar anggaran pengeluaran untuk kesehatan, bansos, dan program PEN termasuk mendorong UMKM dan pulihnya investasi," tandasnya.
( )
Dia menyampaikan, BI telah memberikan stimulus moneter yang besar. Komitmen BI juga sangat tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar terus kondusif untuk pemulihan ekonomi.
"Suku bunga kami turunkan 1%, menjadi 4% tahun ini. Kami juga melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing (QE) lebih dari Rp670 triliun, atau setara 4% dari PDB," tutur Perry.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa likuiditas di perbankan lebih dari cukup dalam mendorong pemulihan ekonomi. Strategi kebijakan makro yang pruden juga ditempuh untuk penyaluran kredit dan pembiayaan untuk dunia usaha.
( )
"BI mendukung dan berpartisipasi dalam pembiayaan dan burden sharing APBN 2020 melalui kesepakatan antara Kemenkeu dan saya sebagai Gubernur BI dengan pendanaan dan beban ditanggung BI, sehingga pemerintah bisa berfokus mempercepat realisasi anggaran PEN," pungkas Perry.
"Insha Allah pertumbuhan ekonomi akan positif di kuartal IV/2020, dan meningkat menjadi 5% di 2021, lalu naik ke 6% dalam lima tahun mendatang," ujar Perry dalam West Java Investment Summit secara virtual, Senin (16/11/2020).
( )
Pertumbuhan tersebut, lanjut dia, didukung oleh perbaikan konsumsi, ekspor, dan investasi. Ditambah lagi, stabilitas ekonomi makro dan keuangan yang tetap terjaga.
"Nilai tukar Rupiah stabil dan cenderung menguat. Inflasi rendah, defisit transaksi berjalan menurun, dan sistem perbankan secara keseluruhan sehat," ungkapnya.
Perry juga menyampaikan bahwa sinergi koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat kuat dan erat antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun berbagai instansi dan lembaga.
Pemerintah sendiri sudah memberikan stimulus fiskal dalam jumlah besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.
"Dengan defisit fiskal 6,3% di tahun 2020 dan 5,7% di tahun 2021. Sebagian besar anggaran pengeluaran untuk kesehatan, bansos, dan program PEN termasuk mendorong UMKM dan pulihnya investasi," tandasnya.
( )
Dia menyampaikan, BI telah memberikan stimulus moneter yang besar. Komitmen BI juga sangat tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar terus kondusif untuk pemulihan ekonomi.
"Suku bunga kami turunkan 1%, menjadi 4% tahun ini. Kami juga melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing (QE) lebih dari Rp670 triliun, atau setara 4% dari PDB," tutur Perry.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa likuiditas di perbankan lebih dari cukup dalam mendorong pemulihan ekonomi. Strategi kebijakan makro yang pruden juga ditempuh untuk penyaluran kredit dan pembiayaan untuk dunia usaha.
( )
"BI mendukung dan berpartisipasi dalam pembiayaan dan burden sharing APBN 2020 melalui kesepakatan antara Kemenkeu dan saya sebagai Gubernur BI dengan pendanaan dan beban ditanggung BI, sehingga pemerintah bisa berfokus mempercepat realisasi anggaran PEN," pungkas Perry.
(ind)