Fakta-Fakta Luhut Usai Pimpin Rapat di KKP

JAKARTA - Usai ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . Aturan ekspor benih bening lobster (BBL) tak luput menjadi perhatian dalam rapim tersebut.

Meski begitu, Peraturan Menteri (Permen) ihwal ekspor BBL bukan satu-satunya menjadi tema rapat. Ada sejumlah tema, baik secara langsung maupun tidak, yang berhubungan dengan kasus suap BBL yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan enam orang lainnya, juga dibahas.

MNC News Portal merangkum sejumlah fakta ihwal hasil rapim Luhut dengan sejumlah pejabat eselon I KKP sebagai berikut.

Pertama, Permen Ekspor BBL Dinilai Tidak Bermasalah

Aturan perihal ekspor benih bening lobster tertuang dalam Permen KP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Aturan ini dikeluarkan oleh eks Menteri KP Edhy Prabowo sekaligus membatalkan Permen No. 56 Tahun 2016 tentang menyetop izin ekspor BBL yang diterbitkan Susi Pudjiastuti sejak menjabat sebagai Menteri KKP.

Permen KP No. 12 diduga menjadi cikal bakal adanya praktik monopoli dalam proses ekspor BBL hingga berujung pada praktik korupsi. Meski begitu, Luhut menegaskan, tidak ada yang salah dalam regulasi tersebut. Penegasan Luhut didasari dari hasil evaluasi yang dibahas dalam rapim dan menyimpulkan bahwa beleid itu mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat.

"Jadi, kalau dari permen yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," kata Luhut, Jumat (27/11/2020). ( Baca juga:Kebijakan Ekspor Benih Lobster Masih (Terus) Dievaluasi )

Kedua, Permen Ekspor BBL Dievaluasi Dalam Waktu Singkat

Meski Menteri KP Ad Interim mengklaim regulasi tersebut tidak bermasalah, namun saat ini Tim KKP tengah melakukan evaluasi sembari menghentikan sementara ekspor benih lobster ke negara tujuan ekspor.

KKP telah menerbitkan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor BBL dihentikan sementara oleh KKP. Keputusan ini didasari atas berbagai pertimbangan termasuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Targetnya, hasil evaluasi akan rampung pada minggu depan dan akan disampaikan kepada Luhut. Bila hasil evaluasi menyimpulkan permen tersebut tidak bermasalah, maka SPWP ekspor benih lobster akan dicabut dan prosesb ekspornya kembali berjalan.

Tiga, Luhut Akui Ada Monopoli Dalam Ekspor BBL

Luhut Panjaitan mengakui ada kesalahan dalam mekanisme ekspor benih bening lobster ke luar negeri. Dia menyebut, tidak boleh terjadi monopoli dalam ekspor itu, seperti monopoli dalam jasa pengangkutan.

Karena itu, Tim KKP juga mengevaluasi mekanisme teknis ihwal proses ekspor BBL. "Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti (jasa) pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi," ujar Luhut.

Dalam penelusuran Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, praktik monopoli berkenaan dengan jasa angkut benih lobster dari hilirnya. Dari data yang dimiliki, Menteri KKP hanya memperbolehkan angkutan benih lobster diberangkatkan melalui Bandara Udara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh satu perusahaan saja, yakni PT Aero Citra Kargo (ACK). ( Baca juga:HUT ke-49 Korpri, Presiden Jokowi Minta ASN Ubah Pola Pikir )

Keempat, Program KKP Dijalankan Menteri yang Baru

Luhut mengutarakan, pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada sejumlah pejabat dan karyawan KKP, bahwa segala kegiatan dan program kementerian harus tetap berjalan seperti biasanya. Karena itu, usai penangkapan dan pengunduran Edhy, seluruh kegiatan kementerian tidak ada yang berubah.

Meski demikian, ada sejumlah program yang akan dievaluasi oleh Luhut jika dinilai perlu. Dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan oleh Menteri KKP baru usai diangkat Presiden.

"Saya sepanjang beberapa waktu ini hanya memastikan sesuai perintah Presiden jangan ada kegiatan di KKP yang terhenti dengan program pemerintah. Dan kalau ada yang perlu dievaluasi kita evaluasi," katanya.