Rasio Pajak RI Rendah, Menkeu Sri Mulyani Akui Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan
loading...
Menkeu Sri Mulyani mengakui, bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah yang buntutnya menghalangi upaya pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang sangat esensial. Foto/SINDO Photo
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Hal itu berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana, mengingat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah.
"Harus diakui di Indonesia, tax ratio kita masih termasuk rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).
(Baca Juga: Bayar Pajak Kewajiban Konstitusi Warga, Sri Mulyani: Sehatkan Keuangan Negara )
Kata dia, pihaknya meminta seluruh upaya dimaksimalkan untuk bisa mengejar penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang meningkat. Salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan reformasi, baik di bidang organisasi maupun SDM.
"Upaya itu saya mintakan pada Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai hal, untuk reformasi di bidang organisasi inovasi seperti inovasi di kantor pelayanan. Sementara reformasi SDM, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas para jajaran direktorat jenderal pajak. Sehingga mendorong reformasi bidang sistem perpajakan atau kita kenal cortax," jelasnya.
(Baca Juga: Youtuber Diingatkan Bayar Pajak, Sri Mulyani: untuk Negara Kita )
Menurutnya penerimaan pajak yang rendah ini juga menghalangi upaya pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang sangat esensial dan penting bagi kesejahteraan rakyat. "Seperti untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, sektor kesehatan, bahkan di bidang pangan, dan pertahanan keamanan, semuanya membutuhkan penerimaan negara yang memadai," tandasnya.
"Harus diakui di Indonesia, tax ratio kita masih termasuk rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).
(Baca Juga: Bayar Pajak Kewajiban Konstitusi Warga, Sri Mulyani: Sehatkan Keuangan Negara )
Kata dia, pihaknya meminta seluruh upaya dimaksimalkan untuk bisa mengejar penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang meningkat. Salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan reformasi, baik di bidang organisasi maupun SDM.
"Upaya itu saya mintakan pada Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai hal, untuk reformasi di bidang organisasi inovasi seperti inovasi di kantor pelayanan. Sementara reformasi SDM, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas para jajaran direktorat jenderal pajak. Sehingga mendorong reformasi bidang sistem perpajakan atau kita kenal cortax," jelasnya.
(Baca Juga: Youtuber Diingatkan Bayar Pajak, Sri Mulyani: untuk Negara Kita )
Menurutnya penerimaan pajak yang rendah ini juga menghalangi upaya pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang sangat esensial dan penting bagi kesejahteraan rakyat. "Seperti untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, sektor kesehatan, bahkan di bidang pangan, dan pertahanan keamanan, semuanya membutuhkan penerimaan negara yang memadai," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
