Ekonomi RI Diragukan Mampu Cepat Pulih Tahun Depan
loading...
Ekonomi Indonesia diragukan mampu bangkit dalam kurun waktu satu setelah terdampak pandemi corona atau Covid-19. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonomi Indonesia diragukan mampu bangkit dalam kurun waktu satu setelah terdampak pandemi corona atau Covid-19. Hal ini berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-6 Mei lalu yang melibatkan 1.235 responden dengan Margin of eror survei ini 2,9%.
“Mayoritas warga atau 79% menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19% dan yang menyatakan lebih 1%,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Abbas mengungkapkan, 84% warga menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Sekitar 8%menyatakan tidak ada perubahan dan jauh lebih baik 2%. Berdasarkan survei itu, masyarakat cenderung pesimis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. “Warga yang optimis 27 persen dan 49 persen pesimis,” katanya.
Carut marut bantuan sosial (bansos) pun dirasakan masyarakat. Bansos yang diberikan tidak mencukupi untuk bertahan hidup dalam waktu lama. Ada 55% warga yang sudah menerima bansos sembako. Ada 16,6% menerima dana program keluarga harapan (PKH) dan 11,8% menerima sembako dan dana PKH.
Kemudian ada 10,3% yang menerima sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) dan 5,2% hanya menerima BLT. “Sebanyak 87% warga yang sudah mendapatkan menyatakaan bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang,” terangnya.
Masalah krusial ada 74% warga yang tidak mengetahui cara mendaftar agar mendapatkan bansos. Warga berharap ada petugas datang untuk mendata warga yang berhak. Yang menyuarakan itu mencapai 62 responden.
Di tengah pandemi, bansos sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat. “Jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan. Hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik,” paparnya.
Abbas menerangkan bansos dari pemerintah diperlukan sampai pandemi Covid-19 berakhir dan warga beraktivitas normal. Bansos ini harus berkelanjutan dan menambah jumlah warga yang akan dibantu. “Memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama,” pungkas Abbas.
“Mayoritas warga atau 79% menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19% dan yang menyatakan lebih 1%,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Abbas mengungkapkan, 84% warga menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Sekitar 8%menyatakan tidak ada perubahan dan jauh lebih baik 2%. Berdasarkan survei itu, masyarakat cenderung pesimis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. “Warga yang optimis 27 persen dan 49 persen pesimis,” katanya.
Carut marut bantuan sosial (bansos) pun dirasakan masyarakat. Bansos yang diberikan tidak mencukupi untuk bertahan hidup dalam waktu lama. Ada 55% warga yang sudah menerima bansos sembako. Ada 16,6% menerima dana program keluarga harapan (PKH) dan 11,8% menerima sembako dan dana PKH.
Kemudian ada 10,3% yang menerima sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) dan 5,2% hanya menerima BLT. “Sebanyak 87% warga yang sudah mendapatkan menyatakaan bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang,” terangnya.
Masalah krusial ada 74% warga yang tidak mengetahui cara mendaftar agar mendapatkan bansos. Warga berharap ada petugas datang untuk mendata warga yang berhak. Yang menyuarakan itu mencapai 62 responden.
Di tengah pandemi, bansos sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat. “Jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan. Hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik,” paparnya.
Abbas menerangkan bansos dari pemerintah diperlukan sampai pandemi Covid-19 berakhir dan warga beraktivitas normal. Bansos ini harus berkelanjutan dan menambah jumlah warga yang akan dibantu. “Memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama,” pungkas Abbas.
(akr)
Lihat Juga :
