Tito Karnavian Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Konspirasi Kepala Daerah dan BPD
Selasa, 08 Desember 2020 - 22:45 WIB
loading...
Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian mengharapkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya secara efektif, efisien. Namun terang dia yang perlu diingat yakni tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(Baca Juga: BPD Harus Berani Cegah Intervensi Luar, Perkuat Juga Anti Pencucian Uang )
Dia juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku Pemegang Saham BPD dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
"Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito di Jakarta, Selasa (8/12/2020)
Dia juga menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Menurutnya apabila kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk mengatur kebijakan direksi, maka dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme BPD itu sendiri.
(Baca Juga: BPD Harus Berani Cegah Intervensi Luar, Perkuat Juga Anti Pencucian Uang )
Dia juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku Pemegang Saham BPD dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
"Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito di Jakarta, Selasa (8/12/2020)
Dia juga menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Menurutnya apabila kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk mengatur kebijakan direksi, maka dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme BPD itu sendiri.
Lihat Juga :
