Duh, Dana Pemda yang Mengendap di Bank Masih Segede Gaban
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, masih ada dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap. Jumlahnya pun terbilang sege gaban.
"Hingga November dana pemerintah daerah yang masih ada di bank Rp218,8 triliun. Itu angka yang sangat besar. Itu menunjukkan pemerintah daerah masih belum bisa belanja terutama untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kemenkeu, Rabu (5/1/2020). ( Baca juga:Alamak, Setoran Pajak di 2020 Tekor Rp128 Triliun )
Dia memaparkan, pemerintah daerah memiliki alokasi belanja kesehatan mencapai Rp23 triliun, tetapi hanya mampu membelanjakan 59%-nya, yakni Rp13,6 triliun. Belanja untuk jaring pengaman sosial pun mencapai Rp22,1 triliun, sedangkan yang tereksekusi hanya Rp14,7 triliun.
Sementara, dana bantuan untuk UMKM dan dukungan ekonomi dianggarkan pemerintah daerah senilai Rp6,74 triliun. Namun realisasinya tak sampai setengah, atau hanya Rp2,9 triliun. ( Baca juga:Takut Kabur, Pengadilan London Tolak Jaminan untuk Pembebasan Pendiri Wikileaks )
Adapun realisasi kinerja anggaran di klaster kesehatan hanya Rp13,64 triliun atau 59% dari alokasi Rp23,02 triliun. Klaster perlindungan sosial sebesar Rp14,79 triliun atau 66,9% dari alokasi Rp 22,12 triliun.
"Kontribusi dari PAD (Pemda dalam APBD-nya menurun dari 24,5% jadi hanya 22,06%," tandasnya.
"Hingga November dana pemerintah daerah yang masih ada di bank Rp218,8 triliun. Itu angka yang sangat besar. Itu menunjukkan pemerintah daerah masih belum bisa belanja terutama untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kemenkeu, Rabu (5/1/2020). ( Baca juga:Alamak, Setoran Pajak di 2020 Tekor Rp128 Triliun )
Dia memaparkan, pemerintah daerah memiliki alokasi belanja kesehatan mencapai Rp23 triliun, tetapi hanya mampu membelanjakan 59%-nya, yakni Rp13,6 triliun. Belanja untuk jaring pengaman sosial pun mencapai Rp22,1 triliun, sedangkan yang tereksekusi hanya Rp14,7 triliun.
Sementara, dana bantuan untuk UMKM dan dukungan ekonomi dianggarkan pemerintah daerah senilai Rp6,74 triliun. Namun realisasinya tak sampai setengah, atau hanya Rp2,9 triliun. ( Baca juga:Takut Kabur, Pengadilan London Tolak Jaminan untuk Pembebasan Pendiri Wikileaks )
Adapun realisasi kinerja anggaran di klaster kesehatan hanya Rp13,64 triliun atau 59% dari alokasi Rp23,02 triliun. Klaster perlindungan sosial sebesar Rp14,79 triliun atau 66,9% dari alokasi Rp 22,12 triliun.
"Kontribusi dari PAD (Pemda dalam APBD-nya menurun dari 24,5% jadi hanya 22,06%," tandasnya.
(uka)
Explore More