Prospek Batubara di Kuartal II Tergantung Kebijakan China
Rabu, 13 Januari 2021 - 15:04 WIB
loading...
Prospek batubara di kuartal II tahun ini sangat bergantung pada kebijakan negara-negara importir, khususnya China. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, prospek batubara di awal tahun 2021 masih positif apalagi menjelang Tahun Baru Imlek. Namun pada kuartal berikutnya akan sangat bergantung pada kebijakan dari negara-negara importir batu bara, khususnya China.
Selain itu, pemulihan ekonomi global juga akan memengaruhi permintaan batubara tahun ini. "Proyeksi masih fluktuatif dan awal tahun diperkirakan masih akan cukup bagus apalagi menjelang Tahun Baru Imlek biasanya demand agak tinggi di kuartal I," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: APBI Harap Penghapusan Sanksi DMO Batu Bara Berlanjut di 2021
Meski begitu, masih ada tantangan dari sisi suplai karena cuaca dengan curah hujan cukup tinggi. "Produksi sedikit terkendala tetapi dengan terkendalanya produksi tentu akan berakibat ke harga juga karena suplainya jadi terganggu. Di sisi lain demand meningkat," imbuhnya.
Dia juga menyambut baik kebijakan pemerintah menghapus sanksi terhadap produsen batubara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tahun 2020 lalu.
Menurut dia, perusahaan batubara tetap berkomitmen untuk memenuhi pasar dalam negeri namun karena perbedaan kualitas dan pasar yang kecil menjadi hambatan.
"Mereka paling tidak agak lega tidak harus membayar sanksi keuangan. Periode April sampai September harga luar biasa sehingga perusahaan pasti perusahaan banyak yang minus. Jadi paling tidak beban keuangan di awal tahun ini jadi agak berkurang bagi sebagian perusahaan," tuturnya.
Baca Juga: Penghapusan Sanksi DMO Beri Keadilan Bagi Perusahaan Batu Bara
Hendra menambahkan, masalah pemenuhan DMO masih menjadi masalah yang klasik sehingga pemerintah sulit mencari suatu skema yang adil bagi semua.
"Sekarang mungkin bagi user dalam hal ini PT PLN (Persero) sebagai penyerap batu bara terbesar, juga membuat suatu perencanaan yang matang. Karena yang menjadi isu DMO adalah bagaimana pemerintah memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi. Di saat harga naik, perusahaan tidak melupakan kewajibannya," tandasnya.
Selain itu, pemulihan ekonomi global juga akan memengaruhi permintaan batubara tahun ini. "Proyeksi masih fluktuatif dan awal tahun diperkirakan masih akan cukup bagus apalagi menjelang Tahun Baru Imlek biasanya demand agak tinggi di kuartal I," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: APBI Harap Penghapusan Sanksi DMO Batu Bara Berlanjut di 2021
Meski begitu, masih ada tantangan dari sisi suplai karena cuaca dengan curah hujan cukup tinggi. "Produksi sedikit terkendala tetapi dengan terkendalanya produksi tentu akan berakibat ke harga juga karena suplainya jadi terganggu. Di sisi lain demand meningkat," imbuhnya.
Dia juga menyambut baik kebijakan pemerintah menghapus sanksi terhadap produsen batubara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tahun 2020 lalu.
Menurut dia, perusahaan batubara tetap berkomitmen untuk memenuhi pasar dalam negeri namun karena perbedaan kualitas dan pasar yang kecil menjadi hambatan.
"Mereka paling tidak agak lega tidak harus membayar sanksi keuangan. Periode April sampai September harga luar biasa sehingga perusahaan pasti perusahaan banyak yang minus. Jadi paling tidak beban keuangan di awal tahun ini jadi agak berkurang bagi sebagian perusahaan," tuturnya.
Baca Juga: Penghapusan Sanksi DMO Beri Keadilan Bagi Perusahaan Batu Bara
Hendra menambahkan, masalah pemenuhan DMO masih menjadi masalah yang klasik sehingga pemerintah sulit mencari suatu skema yang adil bagi semua.
"Sekarang mungkin bagi user dalam hal ini PT PLN (Persero) sebagai penyerap batu bara terbesar, juga membuat suatu perencanaan yang matang. Karena yang menjadi isu DMO adalah bagaimana pemerintah memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi. Di saat harga naik, perusahaan tidak melupakan kewajibannya," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
