Lembaga Pengelola Investasi, Ikhtiar Mandiri dengan Dana Abadi

“Tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional.,” terangnya.

Investasi akan datang jika pengelolaannya baik dan transparan. Apalagi, ada contoh LPI di luar negeri yang gagal dan diselimuti masalah korupsi, yakni IMDB milik Malaysia. Puteri Anetta menyatakan struktur organisasi dan payung hukum LPI sudah kuat untuk mendukung operasionalnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Yusuf Rendy mengatakan keberadaan LPI bernama INA ini relatif mirip dengan lembaga serupa di Indonesia yang telah ada seperti BKPM. Artinya, pertimbangan yang diambil investor akan relatif sama saat berinvestasi di INA.

Hanya, masih ada pekerjaan rumah pemerintah yang dinilai bisa menjadi tantangan masuknya investasi ke INA. Misalnya, masalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata di seluruh Indonesia. Persoalannya lain mencakup kepastian ekonomi, termasuk ketergantungan bahan baku impor, tingginya biaya logistik di dalam negeri. Belum lagi persoalan di bidang hukum maupun kondisi politik di dalam negeri ikut berpengaruh terhadap minat investor asing.

“Ini konfigurasi yang sama dilihat oleh investor ketika nanti akan masuk ke INA. Meski sudah ada kisah sukses di negara lain, pertimbangan masuk ke INA lebih pada masalah-masalah yang sudah ada di Indonesia ketika investor masuk di BKPM,” jelas Yusuf.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan di Indonesia tidak secemerlang yang diharapkan pemerintah. Di sisi lain, ruang di APBN untuk melakukan investasi, terutama pos pembelanjaan infrastruktur mulai terbatas. Apalagi, defisit APBN dibatasi hanya sampai 3%.

Sementara, pembiayaan melalui BUMN yang diminta membantu pembangunan infrastruktur juga terbatas. Maka itu, gencarnya pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir selaras dengan meroketnya utang BUMN, khususnya di sektor konstruksi.

Yusuf belum bisa membandingkan efektivitas LPI dengan pembiayaan bilateral atau surat utang karena belum ada instrument investasinya. Namun, dirinya menilai LPI lebih beragam pilihannya dalam menawarkan investasi dan peruntukkannya juga bisa lebih spesifik.

“Dengan adanya INA, ini bisa membantu penyelesaian masalah yang tidak bisa diakomodir oleh surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga nantinya bisa lebih spesifik,” terangnya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai 7 Persen, Listrik Oversupply